Jakarta –
Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI terkait wacana jalan berbayar di Jakarta tersebut.
“Koordinasi sudah, selalu koordinasi, nanti kita ikutin aja alur yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan dengan DPRD, sekarang kan belum. Baru wacana kan,” kata Fadil kepada wartawan di Jakarta Internasional Velodrome, Jakarta Timur, Sabtu (14/1/2023).
Fadil mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait wacana penerapan jalan berbayar tersebut. Menurut Fadil, pihaknya akan mengikuti keputusan Pemprov DKI Jakarta perihal rencana ERP tersebut.
“Pasti semua kita komunikasikan, pasti semua kita koordinasikan,” ucapnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya masih membahas soal ERP bersama pemerintah pusat. Ia mengaku saat ini pihaknya masih menggali pendapat para ahli soal ERP.
“Jadi tahapan-tahapan peraturan sedang kita bahas, itu memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga tatanan aturannya dipersiapkan. Berikutnya ini kan baru menggali informasi pendapat para ahli, masyarakat, bagaimana pun itu masih kita masih FGD (focus group discussion),” kata Heru pada wartawan di Agroeduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (13/1).
Heru menyampaikan, seiring dengan pembahasan soal ERP, pihaknya juga masih merapikan layanan moda transportasi yang ada. Heru menuturkan diskusi terkait pengadaan ERP harus dilakukan agar tak sekadar wacana.
“Jadi kan konsepnya sambil proses itu, Pemda DKI juga harus merapikan, menyiapkan TransJakarta misalnya bisa melayani dengan baik, diperketat, dan seterusnya. Itu kan perlu waktu sambil jalan. Di sisi lain ERP juga aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau enggak dimulai, kapan dimulainya kan seperti itu,” pungkasnya.
(fas/fas)
