Warga rumah susun sewa (rusunawa) Marunda, Jakarta Utara (Jakut), mengeluhkan kesulitan air bersih selama lebih dari satu minggu. Ketua Fraksi PKB/PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyentil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
“Ini 9 hari, berarti tidak ada tindakan selama ini di Dinas Perumahan, ini bukan tanggung jawab PAM Jaya, ini Dinas Perumahan seharusnya,” kata Hasbiallah Ilyas kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).
Dia menyoroti aliran air di rusun lainnya di Ibu Kota. Menurutnya, PAM Jaya harus mengantisipasi agar air di rumah susun terus terpenuhi.
“Ini memang mungkin tidak hanya di situ aja, di beberapa tempat yang lain memang perencanaannya tidak ada perencanaannya yang dilakukan dalam artian apa? Tidak mengantisipasi tentang air itu. Makanya saya minta, PAM Jaya, bukan hanya PAM Jaya, ini harus bersikap, harus bertindak cepat, tak bisa lama-lama seperti ini,” kata Hasbiallah.
Permasalahan di rumah susun, menurut Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu, bukan hanya soal air bersih. Dia menyebut berbagai fasilitas di rumah susun juga harus dibenahi.
“Penanganan bukan hanya air bersih untuk dievaluasi semua, Dinas Perubahan bukan hanya air bersih, yang lainnya juga sangat kurang. Misalnya, pelayanan di masyarakat itu, fasilitas-fasilitas rusak itu lama penanganannya, bukan hanya itu (air), silakan dicek,” tutur dia.
“Fasilitas yang lain juga saya yakin tidak terlayani masyarakat di situ, andaikata terlayani juga sangat lambat karena terlalu dimonopoli,” imbuhnya.
Hasbiallah menilai terjadinya kesulitan air selama 9 hari karena Dinas Perumahan Rakyat kurang antisipasi. Dia menyebut tindakan baru dilakukan ketika ada kejadian.
“Coba ketidakbagusan rusunawa-rusunawa itu, karena Dinas Perumahan ini tidak mengantisipasi sebelumnya, jadi sifatnya itu mereka kerjanya kejadian baru bertindak, kejadian baru bertindak, antisipasinya tidak ada,” tutur dia.
Lebih lanjut, Hasbiallah menyinggung beban warga Marunda karena terkena debu batu bara dan kesulitan air bersih. Dia meminta penyelesaian masalah ini menjadi prioritas.
“Bukan tambah berat lagi, jatuh ketiban tangga dan tidak ada antisipasi dari dinas terkait, ini kan harus diprioritaskan. Sebenarnya PAM juga punya BUMD seharusnya lebih cepat penanganannya, bukan kesalahan PAM Jaya-nya, kesalahan dari Dinas Perumahannya,” tuturnya.
Simak solusi dari Pemprov DKI pada halaman berikut.
