Jakarta –
Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin naik dalam survei Litbang Kompas. Seiring kenaikan tersebut, tingkat kepuasan publik di bidang penegakan hukum juga naik.
Survei periodik yang dirilis Litbang Kompas pada Senin (20/2/2023) dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 25 Januari-4 Februari 2023. Total 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.
Tingkat kepercayaan survei menggunakan metode ini mencapai 95 persen dengan margin of error +- 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Litbang Kompas menyatakan kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
Angka kepuasan responden Litbang Kompas terkait bidang penegakan hukum, dalam survei periode Januari 2023, naik menjadi 55,1%. Di survei sebelumnya, kepuasan publik di bidang penegakan hukum berada di angka 51,5%.
Tren kepuasan kinerja pemerintah bidang penegakan hukum:
Januari 2022: 65,9%
Juni 2022: 57,5%
Oktober 2022: 51,5%
Januari 2023: 55,1%
Tren kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum dibagi berdasarkan 5 indikator. Berikut ini datanya.
Menuntaskan kasus hukum
Juni 2022: 59,7%
Oktober 2022: 54,8%
Januari 2023: 55,2%
Memberantas suap dan jual beli kasus hukum
Juni 2022: 41,4%
Oktober 2022: 33,1%
Januari 2023: 37,9%
Menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat/HAM
Juni 2022: 53,7%
Oktober 2022: 45,8%
Januari 2023: 51,1%
Menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga
Juni 2022: 55%
Oktober 2022: 45,3%
Januari 2023: 49,3%
Memberantas KKN
Juni 2022: 50%
Oktober 2022: 42,9%
Januari 2023: 48%
(gbr/tor)
