Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin proyek normalisasi Kali Ciliwung segera dilakukan di tanah-tanah yang sudah dibebaskan dari warga, sehingga normalisasi Ciliwung bisa rampung pada akhir 2024. Lalu, apa upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengejar target Jokowi?
“Ya kita tunggu BPN (Badan Pertanahan Nasional),” jawab Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).
Heru menuturkan pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pendataan luas tanah. Namun, lanjut Heru Budi, urusan status tanah belum selesai dan itu merupakan ranah BPN.
“Kita sudah sosialisasi, sudah, pendataan sudah, pendataan luas lahan sudah semuanya. Tinggal status tanah itu seperti apa. Itu kan haknya BPN. Nah Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) mau membantu meneliti lagi,” jelas Heru Budi.
Ditanya soal normalisasi sungai di DKI Jakarta, Heru Budi menuturkan dirinya kini fokus menyelesaikan normalisasi Kali Ciliwung. “Saya konsentrasi Ciliwung dulu,” ucap dia.
Sebelumnya Jokowi meninjau normalisasi Ciliwung di Jalan Inspeksi Ciliwung, Jakarta Selatan (Jaksel), kemarin (21/2). Jokowi mengatakan proyek normalisasi Kali Ciliwung bakal kembali dilanjutkan.
“Ya ini normalisasi Kali Ciliwung ini tinggal 17 kilo (kilometer), kira-kira 17 kilo. Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai, karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan, misalnya di Rawajati, segera bisa dimulai konstruksinya, sitpalnya oleh Kementerian PU,” terang Jokowi.
“Dan di sini juga, Pengadegan, ini mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan di Pengadegan,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi berharap pembangunan bisa dimulai di tanah yang sudah dibebaskan. Dia memberikan target normalisasi Kali Ciliwung selesai pada 2024.
“Sehingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan. Kita harapkan saya berikan target tadi dalam 2 tahun. Artinya akhir 2024 yang 17 kilo itu insyaallah selesai,” tutur Jokowi.
Dalam peninjauan ini, Jokowi didampingi Heru Budi, Menteri ATR Hadi Tjahjanto, hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
(aud/aud)
