Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka sidang kabinet paripurna membahas rencana kerja pemerintah di 2024. Jokowi mengingatkan jangan sampai ada program atau pembangunan yang tidak terselesaikan di 2024.
Sidang kabinet itu digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023). Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan detail rencana kerja tersebut.
“Yang pertama yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024. Saya nanti minta langsung ke menteri keuangan untuk menjelaskan secara detail mengenai ini,” kata Jokowi saat memberikan arahan.
Jokowi berpesan agar tidak ada program atau pembangunan yang tidak selesai di 2024. Dia meminta jajarannya optimis menyelesaikan program tersebut.
“Yang paling penting satu aja untuk urusan ini jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024 agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, dalam arahannya, Jokowi menyoroti pejabat hedonis oleh aparat birokrasi. Jokowi menekankan seluruh pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) seharusnya memastikan rakyat terlayani secara efektif.
Jokowi mengungkap dirinya turut membaca komentar kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah karena peristiwa yang melibatkan Ditjen Pajak hingga bea cukai. Dia meminta semua sektor tidak hanya pajak dan bea cukai untuk hati-hati.
“Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai,” ujarnya.
“Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah dan hati-hati tidak hanya urusan pajak dan bea cukai ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lainnya dan kalo seperti itu,” lanjut Jokowi.
Jokowi mengatakan pantas saja jika masyarakat kecewa jika ada pelayanan yang dianggap tidak baik. Sementara sikap pejabat hanya pemer kekuasaan.
“Ya kalo menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan pamer kekayaan hedonis,” ujarnya.
Jokowi meminta jajarannya menertibkan bawahan yang pamer kekuasaan dan kekayaan. Jokowi menegaskan tidak ada lagi pejabat yang pamer kekuasaan dan kekayaan di media sosial.
“Sekali lagi saya ingin tekankan, supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai di pajang pajang di IG, di media sosial itu kalau abirokrasi sangat sangat tidak pantas,” ujar Jokowi.
(eva/aik)
