Jakarta –
Wapres RI Ma’ruf Amin meminta agar masyarakat menjaga pemilu supaya tidak terjadi perpecahan. Ia meminta agar elite politik tidak menghalalkan segala cara menjelang pemilu.
“Betul kita sudah memasuki tahun Pemilu dan sebenarnya bangsa Indonesia Pemilu ini sudah bukan yang pertama kali, saya kira sudah berkali-kali sebenarnya sudah tahu, paham, tapi memang kita harus tetap menjaga supaya Pemilu itu tidak menjadikan bangsa ini terbelah. Kalau tidak itu bisa membuat bangsa ini tebrelah. Mudah mudahan Pemilu nanti tidak akan mengalami itu,” kata Ma’ruf saat menjawab pertanyaan peserta Dialog Kebangsaan yang mempertanyakan terkait ancaman perpecahan dalam pemilu, yang digelar di Hotel Imperial Osaka, Jepang, Senin (6/3/2023).
Ia berpesan agar elite politik tidak menghalalkan segala cara dalam melakukan kampanye. Ia mengingatkan agar elite politik tidak saling menyerang dan menjelekan lawan.
“Yang perlu itu pertama tentu dari elite poltik. Elite politiknya itu harus berjalan di atas tata aturan yang sudah ada. Sudah ada aturannya Pemilu itu seperti apa, sudah ada aturan mainnya dan harus juga melakukan etika politik, pegang teguh etika politik tidak menghalalkan segala cara dan lebih kedepankan politik gagasan ide ide. Tidak, politik dalam arti menjelekkan lawan, menghantam lawan, di sini pentingnya para elite poltik,” katanya.
“Kita harapkan dan serukan supaya elit politik kita bisa mengendalikan diri sesuai aturan dan kedepankan etika politik dan juga poltik gagasan. Kalau itu dipegang saya kira Pemilu akan aman,” imbuhnya.
Selain itu Ma’ruf juga berpesan kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan dan mengawal Pemilu sesuai aturan. Ia meminta agar Pemilu dilaksanakna secara jujur, adil dan bersih, tidak ada praktik kecurangan.
“Kedua tentu penyelenggara pemilu supaya mengawal pemilu dan selenggarakan secara sesuai aturan, yang adil jujur, dan semuanya dijaga dengan baik tidak ada kecurangan, tidak ada hal-hal yang bisa membuat kerusuhan-kerusuhan, ketidakpuasan atau ketidakpercayaan masyarakat. Tentu yang di Jepang dan luar negeri juga harus selenggarakan dengan jujur dan adil,” katanya.
Selanjutnya ia meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax. Sebab penyebaran berita hoax di media sosial dapat memicu terjadinya ketidakstabilan suhu politik di tanah air.
“Masyarakat itu jangan terprovokasi oleh hasutan-hasutan. Ini yang paling berat itu berita bohong, ini hoax ini, ini yang sebenarnya harus dijaga betul. Tokoh masyarakat harus ambil peran agar tidak terjadi itu,” katanya.
Ia mencontohkan kasus kerusuhan di Papua mengakibatkan 12 orang meninggal yang dipicu berita bohong terkait penculikan hingga menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Ma’ruf meminta agar Kominfo dan tokoh agama berhati-hati dan mengawal isu hoax menjelang Pemilu.
“Oleh karena itu pemerintah dan Kominfo mulai awasi medsos itu. Jadi berita bohong ini dibuat sedemikian rupa oleh orang yang ingin memecah belah bangsa. Jadi pemimpin masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin agama betul betul mengawal dan tentu ada saja orang yang ingin kalau bangsa ini pecah,” katanya.
“Oleh karena itu merawat bangsa ini menjadi penting walaupun kita sudah di kenal sebagai bangsa yang paling toleran. Kalau di luar negeri kita paling toleran dinilainya. Tapi bisa rusak reputasi ketika kita menghadapi Pemilu kalau kita tidak bisa menjaga,” sambungnya.
Hadir dalam acara dialog kebangsaan tersebut Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi. Heri mengatakan pihaknya akan menjamin hak warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang dapat memilih.
Ia mengatakan saat ini PPLN telah dibentuk di Tokyo dan Osaka oleh KPU. Saat ini sedang dalam proses melakukan pendaftaran dan coklit.
Diketahui pada tahun 2019 jumlah warga negara Indonesia di Jepang sebanyak 83.000, tetapi yang memiliki hak pilih hanya 17.000. Tetapi saat ini pihaknya mengajukan 33 ribu warga negara untuk dapat memilih. Pihaknya akan memastikan memenuhi hak WNI yang ingin mencoblos.
“Sekarang yang kita ajukan 33 ribu, tapi warga kita sudah mencapai mendekati 100 ribu. Disampaikan oleh Bapak Wapres tentu adalah tugas pemerintah dan di Jepang tentu diwakili perwakilan Jepang untuk menjamin pemenuhan hak warga negara termasuk hak memilih secara jurdil,” ujarnya.
(yld/dek)
