Jakarta –
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menceritakan awal Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Hashim yang juga adik Prabowo ini menyebut kakaknya sempat dihadapkan dengan kontrak-kontrak tak masuk akal.
“Dia baru dua bulan jadi Menteri, dia harus tanda tangani kontrak-kontrak pengadaan senjata Rp 51 triliun, nilai kontrak-kontrak yang dia sebagai Menteri Pertahanan harus tandatangani, seolah-olah harus tandatangani,” kata Hasim dalam acara Deklarasi Prabowo Mania 08, Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/3/2023).
Hashim menyebut kontrak yang disodorkan ke Prabowo tak masuk akal. Ia menyinggung soal indikasi korupsi di lembaga terkait.
“Saudara-saudara korupsi yang dia hadapi, itu gila-gilaan itu, sampai saya nggak percaya juga. Gila-gilaan markup-nya. Ada satu kontrak, markup-nya 1.250 persen. Mungkin kaget ya, saya juga kaget, nggak percaya,” ucap Hashim.
“Saya sudah tahu ada korupsi, tapi saya juga baru tahu, dan Prabowo juga baru tahu, korupsi sudah gila-gilaan di kementeriannya. Saya nggak sebut kementerian lain karena saya tidak tahu,” sambungnya.
Dia mengatakan ada nilai yang dinaikkan harganya dari 300 persen hingga 1.250 persen. Hashim menyebut saat itu Prabowo menolak untuk menandatangani kontrak pengadaan senjata triliunan rupiah.
“Saudara-saudara, karena waktunya sudah mepet, 31 Desember harus teken. Dia (Prabowo) putuskan tidak diteken, tidak ditandatangani. Dengan kata lain, dia membatalkan sejumlah kontrak senjata senilai Rp 51 triliun,” ujarnya.
Hashim mengatakan Prabowo sudah selamatkan uang rakyat senilai triliunan rupiah. Meski demikian, ia menyadari jika sang kakak dibenci lantaran dianggap sebagai pengganggu.
“Saya saksi hidup, itu hanya waktu itu saja dan saya tahu banyak orang-orang yang kecewa sama dia. Sampai kakak saya bilang ‘saat ini banyak sekali orang yang benci sama saya karena saya mengganggu mereka dan menghambat kejahatan mereka’,” kata Hashim.
Dia menyebut Prabowo sempat melaporkan hal itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi, kata Hashim, meminta Prabowo untuk berantas indikasi adanya korupsi.
“Pak Prabowo cerita, lapor ke Pak Jokowi, (dibilang) lanjutkan, berantas korupsi di kementerian-mu,” pungkasnya.
(dwr/fas)
