Jakarta –
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan dari perempuan AG (15), pacar Mario Dandy Satrio (20). Perlindungan tersebut terkait kasus penganiayaan Cristalino David Ozora alias David (17).
“Kami sudah putuskan menolak,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dihubungi, Selasa (14/3/2023).
Dia belum menjelaskan alasan detail LPSK menolak permohonan perlindungan AG. Dia menyebut LSPK juga memberikan rekomendasi.
“Menolak dan memberikan rekomendasi. Tapi saya lupa detail soal rekomendasinya,” ujarnya.
Dia mengatakan LPSK menerima permohonan perlindungan dari saksi N dan R yang merupakan orang tua teman David. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kajian dan pertimbangan LSPK.
“(Saksi kunci) diterima dan diberikan perlindungan,” singkatnya.
Status AG dalam Kasus Penganiayaan
Status perempuan berinisial AG (15) di kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak, Mario Dandy Satrio (20), kini naik menjadi pelaku. Polisi tidak menyebut AG sebagai tersangka, melainkan anak yang berkonflik dengan hukum.
“Kemudian kedua ada perubahan status dari AG yang awalnya anak berhadapan dengan hukum, berubah statusnya atau naik statusnya jadi anak yang berkonflik dengan hukum atau kata lain pelaku atau anak. Jadi anak di bawah umur ini tidak boleh disebut tersangka,” kata Hengki.
Pernyataan Hengki didasarkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut isinya:
“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana,” bunyi pasal 1 ayat 3.
Diketahui, umur AG 15 tahun. Artinya, AG tidak bisa disebut sebagai tersangka. Polisi sendiri menjerat AG dengan pasal berlapis.
“Terhadap anak AG, kami menerapkan Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, Pasal 355 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 KUHP subsider Pasal 354 (1) juncto Pasal 56 lebih subsider Pasal 353 (2) juncto Pasal 56 lebih lebih subsider Pasal 351 (2) juncto Pasal 56 KUHP,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/3).
(wnv/haf)
