Jakarta –
Komisi III DPR RI mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersih-bersih oknum yang terlibat pencaloan sekolah inspektur polisi. Jenderal Sigit diminta untuk tegas tanpa pandang bulu memberantas para calon tersebut.
“Ya kita full support Pak Kapolri bersih-bersih institusi. siapapun oknum yang terlibat pencalonan SIP harus ditindak tanpa pandang bulu. Jika ada unsur pidananya maka tidak cukup demosi tetapi juga harus sanksi pidana,” kata anggota Komisi III DPR Habiburokhman saat dihubungi, Sabtu (18/3/2023).
Waketum Gerindra ini menilai praktek pencaloan memang sudah selayaknya diberantas dari pendaftaran calon polisi. Dia menyebut praktek tersebut bisa menurunkan kualitas Polri dalam melakukan pelayanan.
“Praktek percaloan memang harus diberantas kalau kita mau kualitas polisi kita meningkat. sebab kalau untuk sekolah saja harus bayar, maka dikhawatirkan nanti mengkomersilkan jabatannya dan akhirnya kualitas pelayanan menurun,” ucapnya.
Tak hanya Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga mendukung langkah Jenderal Sigit. Dia menilai ini langkah yang serius dan cukup baik dilakukan.
“Saya dari awal yakin atas sikap tegasnya di dalam tubuh institusi yang Pak Kapolri pimpin, ini bentuk keseriusan dan langkah yang cukup baik, walaupun masih ada kekurangan hal-hal lain, tapi Pak Kapolri memiliki keberanian tentang bersih-bersih di tubuh institusinya,” ujar Sahroni.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku mendapatkan informasi adanya proses transaksional terkait dengan jalur Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Dengan komitmen yang dipegang teguh, Sigit pun secara tegas langsung mencoret oknum tersebut.
“Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat SMS, mereka masuk lewat institusi tertentu, bayar lagi. Terus saya suruh coret waktu itu, baru ketahuan kalau bayar, karena memang kita batasi untuk pemberian kuota tahun ini, tapi ternyata dari jalur-jalur begitu juga ada, begitu kita coret baru ketahuan yang bayarnya,” kata Sigit saat menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri di Kepulauan Riau, Sabtu (18/3).
Sigit mengatakan hal-hal yang dapat melahirkan persepsi negatif seperti itu harus segera dihentikan. Dia pun memastikan akan menindak tegas siapa pun yang mencoba bermain-main akan hal itu, baik personel Polri maupun pihak luar.
“Jadi kehormatan kita sama-sama, untuk menunjukkan SDM Polri tidak seperti itu. Kalaupun ada, itu adalah orang yang memanfaatkan dan kalau itu masih polisi juga ketahuan, kita proses keras. Kalau di luar polisi, kalau ketahuan, ada proses sidang,” kata Sigit.
Sigit ingin, di mata masyarakat, Polri menjadi institusi yang lebih baik lagi. Sebab, menurutnya, hal itulah yang menjadi kunci mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri.
“Kita ingin di mata masyarakat semenjak dari awal sampai pada saat proses pengembangannya, Polri lebih baik. Karena ini juga menjadi salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kepercayaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat,” ujarnya.
“Oleh karena itu, bagaimana upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan publik ini menjadi harga mati yang harus kita perjuangkan,” imbuh Sigit.
(maa/hri)
