Jakarta –
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kurun 8 hari. Kegiatan itu dilakukan di tengah sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri.
KPK menegaskan tiga OTT yang dilakukan pihaknya pekan lalu bukan upaya pengalihan isu. Tindakan OTT telah disiapkan jauh sebelum kasus Firli Bahuri mencuat.
“Tidak benarlah itu. Bisa jadi pernyataan demikian biasanya dikeluarkan orang yang pro koruptor saja. Mereka tidak suka dengan pemberantasan korupsi tetap berjalan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (18/4/2023).
“Kegiatan tangkap tangan itu persiapannya tidak sehari dua hari. Dibutuhkan kerja tim dengan matang. Bukan kerja perorangan,” tambahnya.
Ali mengatakan sistem kerja di KPK telah dibangun secara kuat. Dia menegaskan kerja pemberantasan korupsi tidak terpengaruh dengan sejumlah laporan yang melibatkan pimpinan KPK.
“KPK telah miliki sistem yang mapan sehingga tak berpengaruh dg isu apapun. Kerja-kerja tetap dapat dilakukan,” katanya.
Lebih lanjut Ali mengatakan pihaknya menghormati tiap laporan yang telah dilayangkan di Dewas. KPK saat ini menunggu kerja dari Dewas untuk memutuskan hasil penyelidikan dari laporan-laporan tersebut.
“Terkait pelaporan kami hargai itu kami serahkan sepenuhnya ke Dewas KPK. Apa benar ada kebocoran informasi ataupun dokumen KPK tersebut atau hanya mirip dokumen KPK yang sengaja digaungkan pihak tertentu dengan tujuan politis.
Tentu nanti semuanya Dewas akan memeriksanya dengan detail,” katanya.
Firli Bahuri diketahui dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik. Dia dilaporkan mulai dari kasus pencopotan Brigjen Endar Priantoro hingga dugaan membocorkan dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM.
3 OTT Dalam 8 Hari
KPK melakukan rangkaian OTT di awal tahun 2023. Pekan lalu setidaknya ada tiga OTT yang dilakukan KPK dalam kurun waktu 8 hari.
OTT pertama dilakukan pada Kamis (6/4). Saat itu KPK melakukan tangkap tangan kepada Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
6 hari berselang KPK melakukan OTT terkait kasus korupsi pemeliharaan jalur kereta yang melibatkan pejabat Kementerian Perhubungan. 10 orang lalu ditetapkan sebagai tersangka.
OTT ketiga terjadi pada Jumat (14/4). Saat itu tim KPK menangkap Walikota Bandung Yana Mulyana terkait kasus suap program Bandung Smart City.
(ygs/eva)
