Pagu anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) tahun 2023 menjadi sorotan di media sosial karena anggaran rapat nasional mencapai Rp 9,5 miliar. Perpusnas-pun memberikan penjelasan terkait hal tersebut.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Adin Bondar, menyambut baik masukan dari setiap elemen masyarakat. Adin menegaskan pagu anggaran Perpusnas dibahas oleh tim ahli dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Komisi X DPR RI.
Dia mengatakan perpustakaan memiliki tujuh peran dari 17 agenda SDGs (Sustainable Development Goals) dalam pembangunan global, yakni menghapus kemiskinan, mengurangi kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, serta energi bersih dan terjangkau.
“Tujuh aspek yang sangat luar biasa dari tujuh belas agenda SGDs yang bisa dilakukan percepatannya oleh perpustakaan, menjadikan kegemaran membaca dan literasi menjadi satu gerakan nasional sekaligus gerakan sosial yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, dan juga masyarakat. Sehingga, kegemaran membaca dan literasi adalah tanggung jawab bersama,” kata Adin dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikcom, Sabtu (29/4/2023).
Bukan untuk rapat rutin
Adin menjelaskan anggaran Rp 9,5 miliar yang menjadi sorotan itu bukan untuk anggaran rutin rapat kantor. Menurutnya, Perpusnas tidak pernah menggunakan anggaran sebesar itu hanya untuk rapat rutin saja.
Dia mengatakan anggaran dimaksud untuk penyelenggaraan kegiatan Stakeholder Meeting Nasional (SMN) yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebagai kegiatan prioritas pembangunan nasional 2020-2024 untuk membantu UMKM Koperasi dan Ekonomi Kreatif dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID.
“Anggaran tersebut diperuntukkan mendatangkan peserta sejumlah 695 orang dari 38 provinsi, 136 Kabupaten/Kota, dan 450 desa di mana seluruh pembiayaan selama tiga hari ditanggung oleh Perpustakaan Nasional yang terdiri dari komponen-komponen seperti akomodasi, transportasi, materi, fasilitator daerah dan narasumber,” ucapnya.
Menurut Adin, SMN bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi para stakeholder untuk pelaksanaan TPBIS sebagai program prioritas nasional yang berkelanjutan, mendorong kegiatan TPBIS menjadi Gerakan Nasional Pembangunan Literasi di Indonesia, dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan strategi program transformasi perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
TPBIS merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum. Dalam penguatan budaya literasi, secara nyata kegiatan TPBIS yang telah berjalan sejak tahun 2018 ini mengupayakan terjadinya peningkatan literasi masyarakat, kemandirian masyarakat sehingga masyarakat menjadi sejahtera.
Melalui kegiatan SMN, seluruh peserta diharapkan dapat menciptakan produk barang dan jasa yang dapat dipasarkan secara luas dan dapat meningkatkan kesejahteraan sebagai tindaklanjut pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
