Jakarta –
Polri mengerahkan 2.627 personel untuk mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT. Polri membentuk delapan satgas dalam pengamanan ini.
Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran mengatakan pengamanan akan dilakukan dengan dua tahap. Pertama yakni pengamanan side event dan main event mulai dari tanggal 6 hingga 13 Mei 2023.
“Tentunya nanti masing-masing satgas ini akan dikendalikan oleh command center, di mana di command center tersebut berkantor Kaposko dan Kaminops yang akan mengendalikan dan mengatur mengkoordinasikan keterpaduan pengamanan yang dilaksanakan oleh jajaran Polri,” kata Fadil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/5/2023).
Dalam Operasi Komodo 2023, delapan satgas itu di antaranya Satgas Preemtif, Preventif, Walrolakir, Tindak, Gakkum, Anti-Teror, Humas, dan Banops. Delapan satgas tersebut nantinya akan dipimpin jenderal bintang satu.
Satgas Preemtif nantinya akan dipimpin oleh Dirkamsus Baintelkam, Satgas Preventif dipimpin oleh Dirsabhara Baharkam Polri dan Satgas Walrolakir dipimpin Dirgakkum Korlantas. Selanjutnya Satgas Tindak dipimpin oleh Danpas II Korbrimob. Satgas Gakkum dipimpin oleh Dirsiber Bareskrim. Satgas Anti Teror dipimpin langsung Dirtindak Densus 88 Antiteror, Satgas Humas dipimpin Karopenmas Divisi Humas dan Satgas Banops dipimpin Karo Tekkom Div TIK Polri.
Sebagai informasi, KTT ASEAN bakal digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Mei bulan ini. Polri telah menyiapkan 2.627 personel untuk mengamankan acara itu.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menuturkan ribuan personel Polri yang diturunkan merupakan gabungan dari Mabes Polri, Polda NTT, dan Polda NTB.
“Rencana personel yang dikerahkan yakni sebanyak 2.627 yang berasal dari Mabes Polri sebanyak 947 personel, Polda NTT 1.660 personel, dan Polda NTB 20 personel,” kata Sandi dalam keterangan tertulis, Jumat (28/4)
Sandi menyatakan ribuan personel tersebut akan disebar di berbagai tempat, seperti bandara, akomodasi para delegasi atau kepala negara yang hadir hingga venue penyelenggaraan.
(azh/idn)