Jakarta –
Menko Polhukam Mahfud Md memimpin pertemuan ke-26 dewan politik dan keamanan ASEAN. Mahfud mendorong adanya perjanjian ekstradisi ASEAN.
Berdasarkan dari keterangan yang diterima, Selasa (9/5/2023), di awal sambutannya Mahfud menyambut keikutsertaan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste Adaljiza Magno. Dia berharap Timor Leste dapat memberikan kontribusi membangun ASEAN.
“Hari ini, kita juga menyambut keikutsertaan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor-Leste Yang Mulia Adaljiza Magno dalam pertemuan APSC untuk pertama kalinya. Saya yakin keikutsertaan Timor-Leste akan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan komunitas ASEAN,” kata Mahfud.
Mahfud menyebut ASEAN kini sudah berada di persimpangan jalan. Mahfud mengatakan krisis demi krisis yang ada, jika tidak dilalui akan membahayakan organisasi tersebut.
“ASEAN saat ini berada di persimpangan jalan. Krisis demi krisis tengah menguji kekuatan kita sebagai sebuah Komunitas. Jika kita gagal untuk mengatasinya akan berisiko membahayakan relevansi kita,” ujarnya.
“Dari luar, kita menghadapi persaingan antara kekuatan besar yang berpotensi memecah belah kelompok kita. Pada saat yang sama, kita juga harus menghadapi krisis pangan dan energi serta perlambatan ekonomi global,” lanjut Mahfud.
Mahfud juga menyinggung krisis di Myanmar. Namun, dia juga mengingatkan polemik lain, seperti terorisme hingga perdagangan orang.
“Dari dalam, kita menghadapi krisis berkepanjangan di Myanmar serta dampak kemanusiaan yang dibawanya. Isu-isu ini mengemuka pada pertemuan-pertemuan ASEAN beberapa waktu belakangan. Namun, kita tidak boleh melupakan tantangan lain di kawasan ini,” ujarnya.
“Saya ingin kita memperhatikan proliferasi kejahatan transnasional di kawasan ASEAN, mulai dari terorisme, narkoba, hingga pencucian uang dan perdagangan orang. Tindak kejahatan ini tidak hanya mengancam perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan, tetapi juga menghambat proses pembangunan masyarakat kita,” ucapnya.
RI sebut Mahfud memberikan perhatian serius ada polemik yang ada. Mahfud mengatakan pemerintah mengutamakan pembahasan terkait perdagangan orang.
“Kita tidak punya pilihan lain selain memastikan ASEAN siap untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.
Keketuaan Indonesia tahun ini memberikan perhatian serius pada masalah ini. Para pemimpin kita esok akan mengadopsi Declaration on Combatting Trafficking-in- Persons Caused by Abuse of Technology. Deklarasi ini mengedepankan pendekatan menyeluruh terhadap Perdagangan orang, mulai dari pencegahan hingga perlindungan korban, sambil meningkatkan kolaborasi kita untuk melawan penyalahgunaan teknologi,” ucapnya.
Untuk melengkapi upaya pencegahan tersebut, Mahfud lantas mendorong adanya perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian itu kata Mahfud untuk melindungi kawasan ASEAN agar tidak jadi surga bagi para penjahat.
“Untuk melengkapi upaya ini, kita harus membuat kemajuan dalam negosiasi Perjanjian Ekstradisi ASEAN. Perjanjian semacam itu telah lama tertunda. Perjanjian ini akan melindungi kawasan kita agar tidak menjadi surga bagi para penjahat, dan memperkuat ASEAN sebagai komunitas yang berlandaskan aturan,” ucapnya.
“Hanya dengan bekerja sama kita dapat memastikan APSC tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan yang strategis di kawasan,” imbuh Mahfud.
(eva/aik)
