Jakarta –
Muncul dugaan anggaran kosong dalam APBD DKI Jakarta 2023. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus bakal mengecek dugaan tersebut.
Tudingan itu mencuat saat Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI pada Selasa (9/5/2023) lalu.
Salah satu Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Andyka, awalnya mengaku telah memeriksa dokumen anggaran tahun ini. Hasilnya, ia mendapati sejumlah anggaran angkanya sama dengan APBD tahun 2022 lalu.
“Saya agak bingung saya baca ini, dari tahun ke tahun begini modelnya, seolah-olah cuma dipindahin ke sini-sini. Saya bingung, bahkan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan totalnya jumlahnya sama, ini copy paste,” kata Andyka dalam rapat tersebut.
Politikus Gerindra itu lantas mempertanyakan mengapa angka beberapa alokasi anggaran sama seperti tahun sebelumnya. Dia menilai dokumen anggaran tahun ini seolah-olah dijiplak seperti tahun sebelumnya. Padahal, kata dia, penyusunan anggaran mestinya harus mempertimbangkan potensi pendapatan maupun kebutuhan belanja daerah dalam setahun.
“Saya bingung loh, apakah tidak ada prediksi ke depan, apakah tidak melakukan analitik bahwa ke depan akan seperti ini, ini bikin saya agak bingung kenapa sama,” tegasnya.
Tak hanya anggaran yang dijiplak, Andyka juga mengaku menemukan anggaran kosong yang tercantum dalam dokumen APBD. Merujuk penjelasan Kepala BPKD DKI Jakarta, Michael Rolandi, Andyka menyebut adanya anggaran kosong agar total pendapatan seimbang dengan belanja daerah.
“Yang saya bilang copy paste 2022 dimasukkan ke 2023 padahal isinya nggak ada, uangnya nggak ada, potensi pendapatan dari sana tuh nggak ada. Tapi diisi pendapatan, kenapa? Karena belanjanya yang begitu banyak,” ucapnya.
“Sehingga seolah-olah untuk mengakomodir supaya bisa tercover belanja, ada lah anggaran yang menurut bahasanya teman-temam SKPD ‘kosong’ gitu ya. Ada anggarannya tapi isinya nggak ada. Nah ini sangat kita sayangkan ya totalnya sampai Rp 7 triliun ini totalnya,” sambungnya.
Respons Sekda DKI
Terkait hal itu, Sekda DKI Joko Agus angkat bicara mengenai keberadaan anggaran gaib itu. Joko mengaku bakal menyisir kembali dokumen anggaran tersebut.
“Ya kita sisir kembali, kan ada mekanisme perubahan,” kata Joko kepada wartawan, Jumat (12/5/2023).
Joko mengaku heran mengapa dewan baru mempertanyakan keberadaan anggaran itu saat APBD 2023 telah disetujui. Sebab, kata, dia, proses perencanaan dilakukan TAPD bersama DPRD DKI.
“Proses penganggaran itu kan dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu kan juga melibatkan DPRD. DPRD sebenarnya juga musti harus mengerti dong, bahwa beliau-beliau yang bahas. Dan kalau sekarang mereka mempertanyakan, justru saya mempertanyakan. Kenapa beliau mempertanyakannya baru sekarang?” ujarnya.
Meski begitu, perbaikan anggaran bisa diupayakan dalam APBD Perubahan 2023 yang pembahasannya tengah berlangsung.
“Ya kan kita lagi bahas, kita ada pergeseran, ada perubahan, kita lakukan perbaikan lah itu sekarang,” jelasnya.
(zap/dhn)
