Jakarta –
Mahkamah Agung (MA) akan mengadakan pemilihan Wakil Ketua bidang Nonyudisial dalam waktu dekat ini untuk masa jabatan 2023-2028. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Profesor Susi Dwi Harijanti berharap akan terpilih orang yang berintegritas baik.
Prof Susi menyatakan MA memiliki beberapa fungsi. Pertama fungsi MA menjalankan peradilan sehingga lembaga ini harus menerima, memeriksa, dan memutus sebuah perkara. MA juga memiliki fungsi penasihat atau menasehati yang tidak dimiliki lembaga peradilan main seperti Mahkamah Konstitusi (MK). MA juga memiliki fungsi pengawasan karena harus mengawasi badan-badan peradilan yang ada di bawahnya ditambah dengan fungsi-fungsi lain yang ditentukan Undang-undang.
“Nah, di dalam menjalankan fungsinya, MA ini punya struktur organisasi,” kata Prof Susi kepada wartawanm Rabu (24/5/2023).
Di dalam organisasi seperti MA, puncak pimpinannya adalah ketua yang di bawahnya terdapat para wakil ketua. Di antara wakil ketua itu ada jabatan Wakil Ketua bidang Yudisial yang memiliki wewenang atau membantu ketua MA untuk urusan yudisial atau urusan perkara.
“Sedangkan satu lagi Wakil Ketua bidang Nonyudisial yang membantu Ketua MA, itu bertanggung jawab membantu Ketua MA untuk urusan-urusan administrasi nonperkara,” jelas Prof Susi.
Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial ini memiliki serangkaian tugas dan tanggung jawab, misalnya, bidang pengawasan aparatur. Kemudian juga bertanggung jawab melakukan pembinaan pegawai, memberikan arahan strategis Anggaran dan tugas lain-lain
“Jadi ini pure berkaitan dengan hal-hal non perkara tadi yang bidang administrasi,” ujar Prof Susi.
Di bawah Waka Nonyudisial terdapat jabatan Ketua Kamar bidang Pembinaan dan Ketua Kamar bidang Pengawasan. Fungsi penting lainnya jabatan Waka Yudisial maupun Nonyudisial adalah berkaitan dengan penanganan pengaduan. Kedua jabatan ini bisa menjadi ketua tim untuk pemeriksa terkait dugaan pelanggaran perilaku yang dilakukan semuanya, baik itu ketua, wakil ketua, ketua muda, ketua, kamar dan lain-lain. Kemudian jabatan ini juga bisa menyusun LHP dan rekomendasi sanksi karena wakil ketua bidang non yudisial ini berkaitan dengan administrasi non perkara.
“Jadi bidang tugas Waka non yudisial itu sangat luas karena berkaitan dengan anggaran, administrasi kepegawaian, pengawasan, pembinaan, jadi hal-hal di luar non perkara itu sangat besar ruang lingkupnya,” jelas Susi.
Guru besar yang menyelesaikan S1 dari FH Unpad dengan spesialisasi Hukum Tata Negara pada tahun 1990, tersebut mengatakan kandidat Waka MA bidang non yudisial tersebut juga harus punya integritas.
“Kandidat tersebut harus punya integritas karena sekarang kita kembali lagi kasus yang menimpa dua hakim agung dan sekretaris MA. Itu kan terkait integritas,” kata Professor yang pernah melanjutkan studi S2 dan S3 di Melbourne University Law School pada tahun 1998 dan tahun 2011 tersebut.
“Pengalaman sangat penting karena menunjukkan jam terbang tetapi pengalaman seperti apa yang dia miliki yang kemudian memberikan nilai lebih pada salah satu kandidat yang tidak ditemukan pada kandidat lain. Misalnya, apakah kandidat itu pernah menangani persoalan pelik, misalkan, pernah kah dia menangani suatu perkara,” tambahnya
Adapun tantangan Wakil Ketua bidang Nonyudisial menurut Prof Susi terbagi dua yakni eksternal dan internal. Di internal, akan menghadapi tantangan apakah mendapatkan support penuh dari pejabat yang ada di bawahnya.
“Untuk melaksanakan mandat itu kan membutuhkan hubungan kerja yang baik,” ujarnya.
Mengingat, jabatan non yudisial di dalam organisasi pasti ada hubungan antar bagian. Seperti di bawah Waka non yudisial ada ketua kamar pembinaan dan ketua kamar pengawasan. Waka Nonyudisial ini harus mampu membangun hubungan yang smooth dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan wewenang dengan baik.
“Nah jadi Pak Waka nanti harus bisa bekerja sama dengan ketua kamar itu tadi, termasuk dengan Sekretaris MA,” ujarnya.
Sebelumnya, angota Komisi III DPR Hinca Panjaitan mengatakan, ia meminta MA agar memilih Wakil Ketua Non-yudisial pengganti hakim agung Sunarto dengan matang dan transparan. Ia berharap, MA harus mulai membuka diri dan tidak lagi menjadi lembaga yang menyendiri dan seakan terpisah dari kepentingan publik.
“Jadikan pemilihan Wakil Ketua MA ini sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik. Bikin transparan. Mulai dari dibentuknya panitia seleksi, pengumuman syarat materil dan immateril, dan penetapan calon. Sehingga publik tahu bahwa MA menjalankan tata kelola organisasi dengan sangat baik dan bisa dipercaya,” kata Hinca.
(asp/zap)
