Jakarta –
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggerebek sebuah hotel yang menjadi tempat penampungan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Penggerebakan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat.
“Atas laporan itu kami melakukan penggerebekan, demi mencegah kebocoran info, saya langsung bergerak dengan tim yang juga kami,” kata Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam keterangannya, Kamis (1/6/2023).
Benny mengatakan penggerebekan dilakukan pada Rabu (31/5) kemarin. Ada 24 perempuan yang merupakan PMI ilegal telah diamankan dalam penggerebakan tersebut.
“Total ada 24 yang kita amankan, penggerebekan ini dilakukan di salah satu hotel di Senen, Jakarta yang dijadikan tempat penampungan,” ujarnya.
Dia mengatakan 24 PMI ilegal itu berusia 21 hingga 48 tahun yang berasal dari Jawa, NTB hingga Lampung. Dia menyebutkan mereka bakal diberangkatkan ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga.
“Mereka akan diberangkatkan ke Timur Tengah Arab Saudi, sebagai pekerja rumah tangga. Mereka dari NTB, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Benny mengatakan 24 PMI itu akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Dia menegaskan BP2MI terus berkomitmen memberantas sindikat PMI ilegal sesuai perintah Presiden Joko Widodo.
“Semuanya perempuan dan kita akan pulangkan ke kampung halaman masing-masing,” ujar Benny.
“Ini sudah yang ke sekalian kali kita menggerebek, dan saya katakan komitmen untuk memberantas para sindikat ilegal sampai ke akar-akarnya, ini pesan Pak Presiden lindungi Pekerja Migran Indonesia dari ujung kaki sampai rambut,” imbuhnya.
Sebelumnya, BP2MI mengatakan telah memberikan lima nama yang diduga menjadi bandar besar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan TKI ilegal kepada Menko Polhukam Mahfud Md. Lima orang itu disebut beroperasi di Batam.
“BP2MI sudah memberikan lima nama kepada Pak Mahfud sebagai diduga bandar besar di Batam yang suka memberangkatkan di pelabuhan resmi ke Malaysia, Singapura, sudah kita kasih,” kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).
Benny mengatakan para bandar TPPO ini kerap tak tersentuh karena dibekingi orang-orang yang punya kuasa. Dia berharap setiap lembaga berani bersih-bersih agar TPPO bisa diberantas.
“Kepada Pak Presiden saya sampaikan. Kenapa mereka untouch (tak tersentuh), bandar-bandar ini? Karena mereka dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini. Ini masing-masing tugas lembaga bersih-bersih. Di BP2MI, kemarin saya pecat, pemecatannya saya ekspos,” ucapnya.
(isa/isa)
