Jakarta –
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Gus Yahya meminta izin untuk menyelenggarakan forum agama dan budaya untuk menyemarakkan KTT ASEAN.
“Sebulan yang lalu saya memang mengajukan permohonan untuk menghadap Pak Presiden untuk melaporkan perkembangan soal ini dan juga soal yg dulu sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden yaitu gagasan menggelar forum dialog antaragama dan antarbudaya untuk ikut menyemarakkan forum ASEAN September nanti. Untuk itu kami memohon izin kepada pak Presiden untuk menyelenggarakan forum dan beliau memberi izin,” kata Gus Yahya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Gus Yahya mengatakan segala persiapannya sudah siap. Dia juga berharap Jokowi bisa menyampaikan pidato kunci dalam forum tersebut.
“Sekarang kami sudah siap segala sesuatunya dan tinggal tadi kami mohon saran tentang waktu pelaksanaannya karena kami juga berharap Pak Presiden bisa membuka dan memberikan pidato kunci dalam forum tersebut,” ujar Gus Yahya.
Menurut dia, saat ini pemerintah sedang mengatur waktu pelaksanaan forum tersebut. Rencananya forum agama dan budaya itu digelar September.
“Nah kemudian juga terkait dengan forum antaragama dan antarbudaya ASEAN ini beliau nanti akan mengatur jadwal InsyaAllah sekitar awal atau Minggu kedua September, nanti akan di atur oleh Setneg soal ini. Jadi sesudah kunjungan beliau ke Afrika insyaallah nanti,” ujar Gus Yahya.
Selain itu, Gus Yahya juga menghadap Jokowi untuk melaporkan mengenai program MU tentang gerakan keluarga maslahat NU. Gerakan ini dilaksanakan di tingkat desa dengan melibatkan keluarga dan warga di desa dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
“Gerakan warga maslahat NU ini kontennya nanti sebagian besar program yang dikerjasamakan dengan berbagai kementerian dengan Kemenag, Kementerian Pendidikan, Kementerian UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan lain-lain,” imbuh Gus Yahya.
Dia menjelaskan gerakan itu juga akan bekerja sama dengan pihak nonpemerintah. Gerakan itu juga sudah diterjemahkan ke dalam program konkret di lapangan.
“Ini sudah di break down dalam kegiatan-kegiatan konkret di lapangan. Nah tentu nanti juga akan dikembangkan kerja sama dengan pihak-pihak nonpemerintah walaupun saat ini belum sampai ke sana. Tapi yang sudah siap karena ini sejak awal terbentuknya PBNU sudah dimulai penggalangan kerja sama dengan kementerian-kementerian ini maka sekarang programnya sudah siap,” beber Gus Yahya.
(knv/imk)
