Jakarta –
Papua Nugini menandatangani pakta keamanan yang akan memberikan akses tanpa hambatan bagi Amerika Serikat (AS) di pangkalan militer negaranya. Anggota DPR F-NasDem Muhammad Farhan bicara perlunya dukungan diplomasi dari negara ASEAN agar RI menjadi leading sektor kedaulatan kawasan tersebut.
“Presiden RI dan Menlu perlu melakukan diplomasi dukungan, agar diplomasi militer RI berhasil menjadi leading sektor di kawasan,” kata Farhan kepada wartawan,Jumat (16/6/2023).
Menurutnya, hal itu untuk mencegah segala ancaman terhadap negara ASEAN. “Sehingga walaupun AS memiliki keleluasaan di Papua Nugini, tetapi ASEAN dipimpin RI memiliki wibawa dan kedaulatan di kawasan,” ujarnya.
Farhan juga bicara perlunya latihan gabungan tentara ASEAN yang diusulkan Indonesia. Hal itu akan memberikan nilai sentralitas yang sekaligus menegaskan posisi strategis kawasan tersebut.
“Panglima TNI harus segera memastikan komitmen angkatan bersenjata negara2 ASEAN untuk ikut partisipasi latihan gabungan militer yang diusulkan oleh Indonesia,” ujarnya.
“Latihan gabungan ini akan memberi nilai “SENTRALITAS” ASEAN di kawasan dan memberikan posisi strategis ASEAN secara militer di percaturan politik regional,” lanjut Farhan.
Sebelumnya, pakta keamanan yang ditandatangani dengan Papua Nugini akan memberikan akses tanpa hambatan bagi militer Amerika Serikat (AS) terhadap pangkalan-pangkalan militer di negara tersebut. Seperti dilansir AFP, Jumat (16/6/2023), teks penuh dari kesepakatan yang diteken kedua negara pada Mei lalu, mengungkapkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh militer Washington di beberapa pangkalan militer Papua Nugini.
Pekan ini, teks pakta keamanan itu diajukan kepada parlemen Papua Nugini dan salinannya berhasil didapatkan oleh AFP.
Menurut teks pakta keamanan itu, militer AS akan bisa mengerahkan pasukan dan kapal-kapal militer miliknya ke sedikitnya enam pelabuhan dan bandara utama di Papua Nugini, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum yang ada di Pulau Manus dan fasilitas-fasilitas lainnya di Ibu Kota Port Moresby.
Tidak hanya itu, masih menurut pakta keamanan itu, militer Washington juga akan mendapatkan ‘akses tanpa hambatan’ ke lokasi-lokasi tersebut untuk menempatkan peralatan militer, pasokan, dan materialnya.
Disebutkan juga bahwa militer AS akan bisa secara eksklusif menggunakan zona-zona tertentu untuk beroperasi, seperti melakukan pengembangan dan ‘aktivitas konstruksi’ terkait militer di sana.
Pakta keamanan dengan Papua Nugini itu disebut akan membuka pintu bagi Washington untuk membangun jejak militer baru di kawasan Pasifik Barat, terutama di pelabuhan laut dalam yang strategis, saat meningkatnya persaingan dengan China.
(eva/mae)
