Ketua Fraksi PKB/PPP DRPD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta Pemprov DKI tegas kepada warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat. Hasbiallah mengatakan warga di sana harus dipindahkan ke rumah susun.
“Kalau menurut saya pemerintah salah, itu sudah melanggar tata kota, nggak boleh di tempat yang untuk umum ditempati oleh masyarakat dan itu punya negara dan berarti sama juga pemerintah ini, Pemprov DKI melegalisasi pelanggaran hukum,” kata Hasbiallah kepada wartawan, Jumat (23/6/2023).
Hasbiallah mengatakan kolong tol tidak layak menjadi permukiman warga. Dia menyalahkan Satpol PP yang tidak cepat bertindak.
“Satu sudah tinggalnya tidak layak, tidak berperikemanusiaan, kedua melanggar aturan, dan yang ketiga pemerintah mampu untuk menempatkan mereka di rumah susun, kenapa tidak ditempatkan di rumah susun,” tuturnya.
“Inilah sebenarnya aparat kelurahan dan kecamatan, seharusnya Satpol PP-nya yang itu, ini kan Satpol PP-nya yang ngaco ini, kepala Satpol PP-nya yang nggak ngerti ini, tanggung jawab dia itu. Kalau Pemprov tidak ada ketegasan kapan Jakarta jadi kota yang maju. Kita kan kita pindah, kita berikan rumah susun, rumah yang layak,” imbuhnya.
Hasbiallah pun meminta Pemprov DKI saat ini belajar dari mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia mengatakan Ahok selalu bersikap tegas terhadap pelanggaran hukum.
“Seharusnya wali kota itu punya perangkat yang namanya Satpol PP, Satpol PP-nya tidak pernah menertibkan, dia menertibkan kalau dibayar doang. Tertibkanlah, kalau nggak mau tegas seperti ini susah, kita belajar dengan Ahok, bagaimana Ahok itu tegas,” jelasnya.
Hasbiallah berharap warga di kolong Tol Angke segera dipindah ke rumah susun. Menurutnya, APBD DKI Jakarta cukup untuk memindahkan warga ke rumah susun.
“Bukan hanya membahayakan, semua-muanya, tidak ada perikemanusiaan, sama aja kita melecehkan warga kita sendiri, ABPD kita cukup kok,” jelasnya.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
