Saat ini, jabatan kepemimpinan ketua umum dalam partai politik tidak dibatasi oleh masa jabatan. Kini, ada warga negara yang menyampaikan asa lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar masa jabatan ketum parpol dibatasi 2 periode saja.
Sang penggugat adalah warga Nias bernama Eliadi Hulu, dan warga Yogyakarta bernama Saiful Salim. Mereka menggugat UU Parpol ke Makamah Konstitusi (MK).
Keduanya meminta masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) hanya 2 periode. Pasal yang digugat adalah Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi:
Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
Eliadi Hulu-Saiful Salim meminta pasal tersebut diubah menjadi:
Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
“Sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh masa jabatan tertentu, demikian pula halnya dengan partai politik yang dibentuk atas dasar UU a quo dan juga merupakan peserta pemilu, sudah sepatutnya bagi siapa pun pemimpin partai politik untuk dibatasi masa jabatannya,” ujar keduanya dalam berkas permohonan yang dilansir website MK, Minggu (25/6/2023).
