Jakarta –
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti peristiwa telantarnya jemaah haji Indonesia di Muzdalifah, usai menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Ia menekankan, pemerintah harus memiliki strategi antisipasi menghadapi situasi darurat saat pelaksanaan haji.
“Saya memahami Pemerintah dan petugas haji sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, tapi harus ada upaya perbaikan agar ke depan penyelanggaraan haji bisa lebih baik dan tidak membuat jemaah haji kita kesulitan,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).
Menurut Puan, terdapat ribuan jemaah haji Indonesia yang telantar dan tertahan di Muzdalifah dari dinihari sampai sore menunggu bus jemputan untuk ke Mina. Mereka dikabarkan duduk di tepian jalan terjemur terik matahari, di mana suhu saat itu mencapai 42 derajat celcius tanpa ada perbekalan makanan dan minuman yang cukup.
Puan mengatakan penyelenggara haji perlu memiliki sistem manajemen krisis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa diprediksi.
“Kejadian di Muzdalifah memang di luar kendali. Kami berharap ke depan perbaiki manajemen antar jemput jemaah, termasuk untuk makanan. Bagaimana kita mengantisipasi agar dalam kondisi sulit yang tak terhindarkan, jemaah tetap nyaman dan aman,” ucap Puan.
Puan berharap pemerintah sigap mencari jalan keluar jika terjadi situasi darurat sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terburuk. Salah satunya, kata dia, menyikapi kepadatan lalu lintas yang seringkali terjadi.
Arus lalu lintas dari Mekkah ke Mina memang diketahui dalam kondisi padat membuat bus jemaah haji tersendat dan terlambat sampai ke lokasi penjemputan jemaah.
“Kejadian seperti ini bisa menjadi bahan pembelajaran agar ke depannya lebih baik. Selain antisipasi, juga diperlukan kesigapan dari petugas,” tutur Puan.
Puan menyoroti kuota 30 persen lansia dari total jemaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurut Puan, para jemaah lansia harus mendapat porsi perhatian lebih karena cenderung kesulitan saat menyelesaikan rangkaian ibadah haji.
“DPR menyadari bahwa kuota haji yang bertambah menambah beban pekerjaan Pemerintah dan petugas haji, jadi harus ada persiapan yang lebih matang. Apalagi haji kali ini banyak lansia. Selain petugas harus diperbanyak, treatment khusus perlu lebih diperhatikan,” ungkapnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) per 23 Maret lalu, ada hampir 70 ribu jemaah haji lansia yang diberangkatkan tahun 2023 ini. Di akhir-akhir, Indonesia juga mendapat tambahan kuota jemaah sehingga tahun ini ada 229.000 jemaah yang menunaikan ibadah haji. Jumlahnya lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 100.000 jemaah.
Merujuk dari pengalaman tahun ini, Puan meminta pemerintah menyiapkan akomodasi serta fasilitas tambahan bagi jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Salah satunya adalah menambah armada transportasi yang ramah bagi kelompok tersebut.
“Di lapangan, saat ini pendamping haji banyak yang menggendong jemaah lansia dan penyandang disabilitas karena kekurangan transportasi yang ramah bagi mereka. Ini juga menjadi poin penting untuk evaluasi Pemerintah, karena tidak semua jemaah kita dalam keadaan sehat,” ujar Puan.
Bus ramah lansia dan difabel yang ada untuk jemaah Indonesia disebut tidak cukup mengakomodir jemaah. Terlebih, cuaca terik di Arab Saudi dan tingkat kelelahan tinggi saat menunaikan rangkaian ibadah haji menjadi salah satu kendala.
“Ada jemaah haji kita yang terpaksa tidur di luar tenda karena penuh sesak, termasuk lansia. Ini menjadi pembelajaran kita bersama bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” ujarnya.
Selain kurang dari sisi fasilitas, tenda yang disediakan untuk jemaah haji Indonesia banyak diambil para peziarah yang memadati kawasan Mina. Kemudian toilet bagi perempuan juga dirasa Puan masih kurang memadai sehingga jemaah haji terpaksa menunggu antre untuk ke toilet sampai satu jam lamanya.
“Hal-hal tersebut yang kadang luput dari perhatian kita, tapi malah krusial bagi jemaah haji. Kami harap ini jadi catatan bagi pengelola penyelenggara haji, yang pada tahun depan harus bisa dicarikan solusi demi kenyamanan dan keamanan bagi jemaah,” terang Puan.
Puan berharap pemerintah bisa memperhatikan kualitas pendampingan dari petugas haji, terutama bagi lansia. Ia mewanti pendamping dari Arab Saudi supaya jemaah Indonesia tak terlantar.
“Harus ada evaluasi pada bagian pendamping haji, karena faktor jemaah lansia yang harus mendapatkan pendampingan penuh,” sebut Puan.
“Jangan sampai ada jemaah haji yang telantar karena kurangnya jumlah pendamping haji yang berdampak pada pelayanan,” pungkasnya.
(dwr/dwia)
