Jakarta –
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyebut sindikat perdagangan orang selama bertahun-tahun tak tersentuh karena diduga dibekingi oleh aparat, kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Mabes TNI meminta BP2MI menyerahkan nama-nama jika ada oknum anggota yang terlibat.
“Terima kasih infonya. Mohon infonya nama-nama oknum TNI serahkan ke kami, pasti akan diproses hukum oleh Panglima TNI, saya jamin,” kata Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono kepada wartawan, Selasa (4/7/2023).
Julius mengatakan jika ada oknum anggota yang terlibat, maka akan dibawa ke persidangan. Dia menekankan bahwa Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tegas akan penegakan disiplin anggota.
“Percaya deh kalau terbukti pasti disidangkan oleh P5TNI dan sudah terbukti Panglima TNI tegas,” jelasnya.
Selain itu, Julius berharap BP2MI juga menyampaikan oknum pegawai yang terlibat. Sehingga, kata dia, TNI bisa melakukan penelusuran jika ada anggota yang terlibat.
“Termasuk oknum BP2MI juga sampaikan namanya agar bisa di-trace keterkaitannya dengan oknum TNI,” tutur Julius.
Sebelumnya, BP2MI mengungkapkan sindikat perdagangan orang tak tersentuh selama bertahun-tahun. Keberadaan mereka tak tersentuh hukum lantaran dibekingi oknum aparat mulai dari TNI/Polri hingga kementerian dan lembaga, termasuk oknum BP2MI sendiri.
“Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian/lembaga sudah dari tiga tahun lalu kenapa mereka jadi kelompok the untouchable di negeri ini, karena selalu dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan dan ini era keterbukaan,” tutur Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Selasa (4/7/2023).
“Saya katakan ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian/lembaga terlibat, Pemda terlibat, dan oknum di BP2MI, saya ingin fair sampaikan ini,” tambahnya.
(lir/aud)
