Jakarta –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima kritik dari anggota dewan PSI dalam rapat agar program rumah DP Rp 0 ditinjau ulang karena tidak berguna. Pemprov DKI ternyata bakal mengevaluasi program peninggalan era Gubernur Anies Baswedan itu.
Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali soal hunian Dp Rp 0. Dirinya menjelaskan nantinya hunian Dp Rp 0 akan diubah menjadi hunian milik terjangkau.
“Kita evaluasi lagi nanti lah ya semua, tapi program hunian terjangkau tidak terbebani APBD. Bayangkan dari setiap rusunawa yang disubsidi yang memang sudah tidak layak, kalau nggak ada solusi gimana? Ya ini solusinya hunian milik terjangkau,” tutur Retno dalam rapat kerja di Komisi D DPRD DKI, Selasa (11/7/2023).
Retno pun sempat buka suara soal masukan salah satu Anggota DPRD mengenai pengalihan hunian DP Rp 0 menjadi Rusunawa. Ia berujar rusunawa diperuntukan untuk masyarakat menengah ke bawah, sedangkan hunian milik terjangkau yang nantinya menggantikan DP Rp 0 diperuntukan bagi masyarakat yang satu level lebih mampu.
“Hunian terjangkau justru alternatif ketika warga kan, sudah saya sampaikan kalau rusunawa perlu ada pembatasan karena ini rumah bersubsidi. Jadi sebenernya rusunawa inkubasi. Kita harap ketika sudah mampu, mandiri, dia akan jadi punya rusun milik. Ini kita tawarkan, kita punya hunian milik terjangkau,” pungkasnya.
Sebelumnya dalam rapat ini, anggota DPRD DKI dari PSI August Hamonangan Pemprov DKI menghapus program hunian DP Rp 0 karena dinilai tidak berguna.
“Jangan buang-buang uang rakyat. Kalau sudah masa DP Rp 0 tidak ada hasilnya, sudah lah dicoret saja,” kata August.
(dnu/dnu)
