Jakarta –
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait polemik sistem zonasi PPDB. Ia mengatakan jika Satgas PPDB bekerja efektif, permasalahan yang dikeluhkan orang tua siswa tak akan terjadi.
“Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai,” kata Huda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Huda menyebut penerapan sistem PPDB yang sudah berjalan selama 5 tahun semestinya dapat berjalan dengan lancar dan terus dievaluasi. Ia menyinggung pemalsuan alamat di sistem PPDB wilayah Bogor yang diungkap Wali Kota Bima Arya.
“Nah, satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa Kang Bima Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023. Ketika Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi dan sejak awal ada terapinya, oh tahun 2021 ditemukan ada fenomena pembuatan domisili baru banyak,” kata Huda.
Huda menyebut akan meminta penjelasan dari Kemendikbud terkait hal itu. Ia meminta Nadiem Makarim menjadi Ketua Satgas PPDB itu sendiri.
“Kita akan minta penjelasan dari Kemendikbud, opini mereka seperti apa. Saya berdiri pada posisi akan minta minta dilakukan revisi perbaikan-perbaikan terhadap lubang-lubang sistem PPDB,” kata Huda.
“Saya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka saya minta Mas Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB. Tadinya hari ini (rapat bareng Nadiem), kebetulan Mas Nadiemnya cuti. Jadinya (hari ini) hanya eselon I yang kita undang,” kata dia.
(dwr/yld)
