Jakarta –
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Rapat paripurna itu diwarnai interupsi.
Pantauan di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI, Kamis (20/7/2023), interupsi itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Bambang Kusumanto sesaat setelah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyampai pidato pembuka rapat. Bambang mengungkap anggota dewan seharusnya mempunyai hak mengakses sistem e-planning dan e-budgeting, untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD DKI Jakarta.
Namun, kata Bambang, akses terhadap sistem tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Alhasil, para legislator tidak bisa memantau pelaksanaan APBD dari hari ke hari.
“Kita tahu bahwa sampai sekarang kami tidak pernah diberikan akses kepada password untuk bisa memonitor ini,” kata Bambang.
“Padahal di Pemda-pemda yang lain di Bogor, di Bandung, di Cirebon bahkan di Tegal juga, mereka sudah melaksanakan itu sejak lama,” sambungnya.
Menurut Bambang pemberian akses sistem e-planning dan e-budgeting terhadap para anggota dewan selalu disampaikan dalam setiap pembahasn APBD DKI Jakarta. Namun, hingga saat ini akses tersebut tidak kunjung diberikan dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD yang sedang dilaksanakan.
“Setiap saat kami di Komisi A selalu meminta kepada Bapenda maupun Diskominfotik, untuk bisa memberikan akses ini dan mereka sudah menjanjikan. Tapi sampai tidak pernah direalisasikan,” tuturnya.
(idn/idn)
