Jakarta –
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo hari ini menggelar pertemuan dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Keduanya sepakat bekerja sama dalam membuat aplikasi mencegah penyelewengan anggaran di Kemenpora.
“Di Kemenpora ini kita banyak menyalurkan bantuan pemerintah atau hibah yang penggunanya itu adalah pihak ketiga bisa organisasi kepemudaan, bisa organisasi olahraga baik itu KONI maupun KOI di mana kita tahu itu bukan penyelenggara negara dan tidak terbiasa dengan pengelolaan APBN,” kata Dito di gedung Kemenpora, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).
Dito mengatakan aplikasi itu nantinya akan diluncurkan pada bulan depan. Aplikasi tersebut nantinya memungkinkan publik dalam melihat aliran dana anggaran di Kemenpora.
“Tadi masukan dari KPK sendiri akan lebih baik jika dibuka ke publik. Jadi publik bener-bener bisa melihat aliran dana itu cabang olahraganya berapa dan buat apa,” ujar Dito.
Menurut Dito, aplikasi tersebut juga digunakan sebagai langkah mengurangi interaksi hingga negosiasi antara pihak ketiga penerima dana dengan pihak Kemenpora. Aliran dana yang diberikan tersebut diyakini akan lebih objektif.
“Aplikasi ini tujuannya pengajuan proposal tiap cabang olahraga pertanggungjawabannya bisa dilihat secara elektronik. Jadi tidak ada lagi interaksi antara cabor ke pejabat Kemenpora. Ini yang menilai sudah mesin, rigid dan tidak ada ruang-ruang untuk negosiasi,” tutur Dito.
Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK menambahkan, aplikasi tersebut merupakan upaya perbaikan sistem yang dilakukan KPK di Kemenpora. Pahala menilai lewat sistem digital ini nantinya tiap penggunaan anggaran di Kemenpora bisa untuk diawasi.
“Kemenpora ini dominan anggarannya pemberian hibah ke cabor atau KONI dan organisasi pemuda. Rekomendasi kita saat itu cuman satu kita buat aplikasi di mana masyarakat bisa lihat dan proposalnya dari mana saja, berapa jumlahnya, kriterianya apa saja dalam proposal nanti pertanggungjawaban kaya apa,” tutur Pahala.
“Pak Menteri bilang ya sudah bulan depan (diluncurkan). Nanti teman-teman media bisa lihat cabang olahraga tertentu ini proposalnya berapa. Jadi lebih terbuka karena belajar dari kasus yang lama,” sambungnya.
Selain kerja sama untuk pengawasan anggaran, Pahala mengaku KPK bakal memberikan bantuan kepada pihak Kemenpora dalam pengisian laporan kekayaan bagi para pegawainya.
Dua kerja sama itu diharapkan mampu mencegah terjadinya penyelewengan anggaran hingga kasus korupsi yang melibatkan pegawai di Kemenpora.
“Kita tawarkan bantuan ke Kemenpora untuk kalau ada LHKPN yang perlu diteliti oleh Inspektorat. Jadi kita tawarkan jangan nanti ada bisik-bisik cuman aplikasinya terbuka, tapi ada pegawai yang tidak pas profilnya (dengan aset kekayaan),” pungkas Pahala.
(ygs/yld)
