Kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas yang melibatkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi kini tengah diusut juga di Puspom TNI. Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono menegaskan pihaknya akan mengusut kasus itu secara profesional.
“Puspom TNI akan melakukan penyidikan lebih mendalam secara profesional dan berintegritas,” kata Julius kepada wartawan, Kamis (27/7/2023).
Oleh karena itu, Julius meminta publik tidak perlu khawatir. Hasil penyidikan akan disampaikan kemudian.
“Jadi nggak usah khawatir. Hasilnya seperti apa nanti disampaikan ke publik,” ujarnya.
KPK Akan Rapat Bersama TNI Bahas Kabasarnas Tersangka
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan KPK akan mengadakan pertemuan dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Senin pekan depan.
“Kita jadwalkan kalau hari Senin barangkali atau Selasa gitu, kalau pimpinan sudah lengkap semua. Ini kebetulan Pak Ketua lagi perjalanan dinas ke Manado,” kata Nawawi di Gedung Pusat Kajian Antikorupsi, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).
Nawawi mengatakan pertemuan itu akan dilakukan bila semua pimpinan KPK lengkap. Sementara saat ini, kata Nawawi, Ketua KPK Firli Bahuri tengah melakukan perjalanan dinas ke Manado.
“Kalau kita lengkap, lima-limanya, hari Senin (pertemuan dengan Panglima TNI),” ujar Nawawi.
Dalam konferensi pers Rabu (26/7) malam, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pertemuan dengan Panglima TNI pekan depan nantinya turut membahas penanganan kasus yang melibatkan Kabasarnas. Pihaknya juga mendorong adanya MoU antara TNI dan KPK dalam menangani kasus hukum yang melibatkan anggota TNI aktif.
“Selama ini sejauh ini belum ada MoU antara KPK dan Puspom TNI. Minggu depan kami akan agendakan bertemu dengan Panglima TNI untuk membahas persoalan ini karena tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti ini terulang kembali. Kita ketahui ada beberapa lembaga pemerintahan yang memang ada dari para pejabat atau perwira TNI dikaryakan di lembaga pemerintah yang lain. Tidak tertutup kemungkinan terjadi hal demikian lagi,” katanya.
Alexander menambahkan kerja sama dengan TNI itu diharapkan mencegah adanya ketimpangan putusan hukum antara pelaku sipil dengan TNI.
“Kalau perkara korupsi kan kita tahu sudah ada pengadilan khusus, pengadilan tindak pidana korupsi. Jangan sampai misalnya ada disparitas dalam penanganan perkara ini. Ini yang kita khawatirkan,” ucap Alex.
Simak keterlibatan Kabasarnas di kasus suap ini, simak halaman berikut
