Persoalan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB masih menjadi polemik di masyarakat. Belum selesai persoalan itu, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim justru menyalahkan Mendikbud sebelumnya. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Nadiem berhenti mengeluh.
“Kalau mau jujur setiap tahun selalu muncul berbagai kasus seputar penerimaan siswa baru. Mas Menteri pun baiknya tak mengeluh,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada wartawan, Senin (31/7/2023).
Huda meminta agar Nadiem mulai memikirkan bagaimana jalan keluar terkait polemik sistem zonasi PPDB tersebut. Dia menyarankan agar Nadiem mulai meingkatkan PPDB mulai dari tahap seleksi hingga adaptasi siswa baru.
“Ambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas PPDB baik pada proses seleksi, proses penerimaan, hingga adaptasi siswa baru dengan lingkungan sekolah,” ujarnya.
Untuk diketahui PPDB 2023 diwarnai dengan berbagai kasus yang menghebohkan publik. Di antaranya kisruh zonasi, kisruh penjualan seragam oleh pihak sekolah, hingga tewasnya siswa baru saat mengikuti MPLS di SMP Negeri 1 Ciambar, Sukabumi. Selain itu juga viral foto santriwati Ponpres Mambaul Quran Magetan yang membawa senapan laras panjang saat MPLS. Di sisi lain Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan dirinya hanya terkena getah dari kebijakan zonasi dalam PPDB yang diambil pendahulunya Muhadjir Effendi.
Kembali ke Huda, dia mengatakan kasus-kasus seputar penerimaan siswa baru selalu berulang setiap tahun. Dia mencatat saat proses seleksi siswa baru kasus yang terulang di antaranya manipulasi kartu keluarga (KK) agar siswa baru bisa diterima di sekolah tertentu, praktik jual beli kursi di sekolah negeri, dan munculnya siswa titipan dari pihak tertentu.
“Selain itu ada sekolah kelebihan siswa yang biasa terjadi di kawasan perkotaan, sebaliknya di kawasan rural banyak sekolah negeri yang kekurangan siswa,” ujar dia.
Tak hanya dalam proses seleksi, kata Huda, beragam masalah juga terjadi saat siswa baru diterima di sekolah masing-masing. Mulai munculnya berbagai modus pungutan liar, kewajiban membeli seragam sekolah, alat tulis, hingga buku-buku pelajaran tertentu.
“Selain itu saat pengenalan lingkungan sekolah juga kerap memicu masalah mulai dari kasus perploncoan hingga memicu korban tewas. Pun juga ada materi-materi MPLS yang aneh-aneh seperti pelatihan penggunaan senjata laras panjang di sebuah pesantren di Magetan,” tuturnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
