Jakarta –
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons kondisi Jakarta yang tetap macet meskipun ketentuan work from home (WFH) 50% diterapkan bagi ASN. Heru menyebut pergerakan di Jakarta pasti tetap tinggi sekalipun WFH diberlakukan bagi ASN DKI.
“Ya jangan salahkan Pemda. Maksudnya bersama-sama. Pemda kan hanya 25 ribu, pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh, sehingga harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi di atur sendiri,” kata Heru Budi di Bantaran Kali Mookevart, Jakarta Barat, Rabu (23/8/2023).
Heru lantas mengimbau agar sektor swasta turut menerapkan WFH demi mengurangi kemacetan maupun polusi udara di Ibu Kota. Menurutnya, sektor swasta tetap bisa menerapkan WFH sambil memastikan operasional perusahaan tetap berjalan baik.
“Kan saya imbau swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetep tumbuh juga mengurangi polusi mengurangi kemacetan,” jelasnya.
Heru juga menyoroti rendahnya persentase ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan WFH. Heru bakal melakukan evaluasi pekan depan.
“Nanti kita evaluasi, gapapa. Baru empat hari suruh evaluasi. Nanti seminggu, Senin saya evaluasi,” tegasnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji coba kebijakan work from home (WFH) 50% bagi ASN DKI demi menekan polusi udara di Jakarta kemarin. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta yang melaksanakan work from home (WFH) baru sebesar 13 persen.
“Dari jumlah itu kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen, sekitar 2.000-an orang,” kata Etty saat dihubungi, Selasa (22/8).
Dia pun mengungkapkan bahwa ASN di DKI Jakarta sendiri itu ada sebanyak 51.714 pegawai ditambah dengan PPPK sebanyak 6.395 pegawai.
Sebagai informasi, mengacu pada surat edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono, ASN yang diperbolehkan untuk WFH yang bukan melayani langsung masyarakat. Beberapa di antara yang melayani langsung masyarakat adalah tenaga kesehatan hingga tenaga pengajar.
“Kalau di SE itu yang boleh WFH yang bukan pelayanan langsung. Nah yang bukan pelayanan langsung itu jumlahnya ada 15.335 orang PNS,” ucapnya.
Etty membeberkan alasan belum 50 persen ASN di DKI melakukan WFH. Hal itu disebut karena ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menentukan siapa saja pegawai yang akan menerapkan kerja dari rumah.
(taa/azh)
