Jakarta –
Dinas Perhubungan DKI Jakarta membeberkan terjadi penurunan volume lalu lintas selama penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI. Dalam beberapa hari terakhir ini misalnya, tercatat volume lalin di dalam Kota Jakarta sebesar 1,69%.
“Jadi pada Minggu kemarin aja untuk volume lalin dibandingkan tanggal 4-8 September dibandingkan dengan 7-11 Agustus periode waktu sama di bulan sebelumnya itu turun 1,69 persen,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Selasa (12/9/2023).
Syafrin menjelaskan kenapa penerapan WFH hanya berdampak sedikit dalam menurunkan volume lalin. Merujuk data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), total ASN yang bekerja di Jakarta, baik itu dari instansi, lembaga pemerintahan pusat dan Pemprov DKI hanya 5% dari total pekerja yang beraktivitas sehari-hari di Jakarta.
“Total jumlah ASN yang ada di kementerian lembaga, badan dan Lemprov DKI, total pekerjanya cuman 5 persen. Sehingga jika diterapkan WFH (kapasitas) 50% otomatis maksimum hanya 2%. Oleh sebab itu dari rata-rata semingguan lalu pada pelaksanaan WFH, dibandingkan 7-11 Agustus itu penurunannya hanya 1,69% untuk di dalam kota,” jelasnya.
Di sisi lain, volume lalin di ruas jalan di Bodebek arah Jakarta justru mengalami peningkatan. Per 4-8 September 2023 misalnya, volume lalun meningkat jadi 1,57% dengan rata-rata jumlah kendaraan sebanyak 2.626 per hari. Adapun, 77% proporsi kendaraan yang melintas di ruas jalan adalah sepeda motor.
“Sementara untuk volume lalin yang masuk ke Jakarta justru ada peningkatan. Jadi volume lalun masuk ke jakarta dari Bodetabek ke Jakarta tanggal 4-8 september dibandingkan 7-11 agustus total ada peningkatan 1,57%,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji coba kebijakan WFH 50 persen bagi ASN DKI demi menekan polusi udara di Jakarta sejak 21 Agustus lalu. Juru bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta Ani Ruspitawati melaporkan jumlah ASN yang menerapkan WFH sekitar 22,43 persen.
“Jumlah ini mungkin kurang dari 50 persen karena ada beberapa dinas yang memang tidak bisa dilakukan WFH adalah dinas yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Damkar, itu tidak seluruh pegawainya bisa melaksanakan WFH,” kata Ani dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/9).
(taa/idn)
