Jakarta –
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyayangkan beredarnya wacana mengenai Pandemi 2.0 dan isu lockdown 2023 di media sosial yang menghebohkan jagat maya. Isu tersebut menjadi ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat karena disampaikan oleh seorang praktisi kesehatan .bernama dr. Tifauzia Tyassuma
“Saya sangat menyayangkan karena ini sudah masuk media sosial. Ada juga yang percaya sesuatu yang tidak benar secara ilmiah tapi disampaikan oleh orang yang punya tendensi. Jadi saya kira banyak rakyat yang percaya sehingga membuat bingung masyarakat,” kata Rahmad dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023).
Rahmad mengingatkan agar seseorang bijak dalam bermedia sosial, apalagi yang bersangkutan mempunyai latar belakang akademisi di bidang kesehatan. Sebab dengan latar belakang ilmu kesehatan, praktidi dapat membuat masyarakat percaya dengan informasi yang disampaikannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Untuk itu saran saya bijaklah bermedia sosial bagi siapapun yang berlatar belakang akademis, bergelar apapun yang berlatar belakang akademik, tolong menyampaikan yang akademik juga. Praktisi kesehatan jangan salah dan asal kasih informasi,” ungkap Rahmad.
Terlebih, banyak masyarakat yang percaya akan perkataan seseorang dengan latar belakang yang mengerti tentang fenomena Pandemi. Rahmad menilai, informasi yang salah tak hanya menyebabkan keresahan publik tapi juga menimbulkan persepsi buruk terhadap pemerintah.
“Kan tidak semua masyarakat yang membaca di media sosial itu memiliki akademis yang cukup untuk menelaah. Repot kalau menganggap seolah-olah benar kalau pandemi itu direncanakan apalagi bisa dimajukan. Sehingga mendiskreditkan Pemerintah dan mendiskreditkan pihak lain,” tuturnya.
Politisi PDIP ini juga menganggap pernyataan dr.Tifa merupakan hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebab Pandemi merupakan musibah kesehatan yang tidak bisa direncanakan, apalagi dimajukan seperti yang disampaikan sang dokter.
“Meskipun banyak juga yang menertawakan, masa ada sih pandemi direncanakan apalagi dimajukan kayak agenda yang bisa direncanakan aja. Musibah pandemi itu tidak bisa direncanakan, apalagi dimajukan seenaknya sendiri,” tegas Rahmad.
Sementara, anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta pemerintah berperan aktif dan memberikan edukasi ke masyarakat. Terutama untuk mencegah berita-berita hoaks yang berkembang di masyarakat.
“Pemerintah harus tetap berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang langkah-langkah pencegahan sekaligus sebagai bentuk antisipasi dari beredarnya informasi palsu,” kata Arzeti.
Arzeti mengatakan edukasi merupakan kunci untuk memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang situasi ini. Terlebih Pandemi merupakan isu yang krusial karena memiliki banyak dampak bagi publik, termasuk juga mempengaruhi aktivitas masyarakat dan perekonomian negara.
“Ini adalah langkah penting untuk mencegah terjadinya kepanikan yang tidak perlu dan menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar,” tutur Arzeti.
(maa/maa)
