Jakarta –
KPK menjawab tudingan politis ketika memanggil sejumlah tokoh politik Tanah Air sebagai saksi kasus korupsi menjelang 2024. KPK menegaskan tetap bekerja di ranah penegakan hukum sehingga tak berkaitan dengan hal politis.
“Beberapa panggilan terkait orang-orang atau person-person yang sedang atau akan ikut kontestasi politik, apakah ada ketakutan untuk bisa KPK terseret-seret masalah politik? Sebetulnya perlu dipahami area kerja KPK bukan area politik. KPK bekerja di area penegakan hukum sehingga apa pun itu yang dilakukan oleh KPK itu dalam kaitannya penegakan hukum,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur kepada wartawan, Senin (18/9/2023) malam.
Sekadar informasi, salah satu tokoh politik yang dipanggil ialah Bacawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker) yang telah terjadi pada 2012. Terkait hal ini, Asep kembali menekankan pemanggilan para tokoh tak berkaitan dengan permasalahan politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ketika misalkan ada person-person yang saat ini sedang ikut kontestasi atau person-person di dunia politik saat ini kita minta keterangan sebagai saksi tentu itu dalam kapasitasnya penegakan hukum. Kami tidak sama sekali terkait masalah politik,” tegasnya.
Asep mempersilakan apabila ada sejumlah pihak yang menafsirkan langkah yang diambil KPK sebagai hal politis. Yang jelas, KPK memastikan pihaknya bekerja sesuai koridor hukum.
“Memang kemudian ditafsirkan silakan saja, tapi yakinlah kami bekerja di area penegakan hukum,” imbuhnya.
(taa/azh)
