Jakarta –
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengingatkan ancaman kenaikan permukaan air laut. Hal itu disampaikan dalam Breakfast Summit yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Mejelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS).
“Ancaman ini nyata dan dekat sekali, dan sudah berdampak bagi negara-negara pulau dan kepulauan. Meski jika pemanasan global dibatasi hingga 1,5 derajat Celcius, tidak akan bisa menahan naiknya permukaan air laut”, kata Retno seperti dikutip dalam keterangan tertulis Kemlu, Kamis (21/9/2023).
Breakfast Summit Addressing the Existential Threats Posed By Sea-Level Rise itu diselenggarakan oleh Presiden General Assembly, Perdana Menteri Tuvalu, Presiden Republik Palau, Presiden Republik Kepulauan Marshall, dan Pusat Mobilitas Iklim Global PBB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Breakfast Summit bertujuan untuk menggalang komitmen politik, mobilisasi sumber daya, dan tindakan nyata dalam mendukung Negara-negara Kepulauan Kecil Berkembang Pasifik (SIDS) untuk memperkuat aksi iklim dan memitigasi dampak perubahan iklim.
Menlu Retno menyerukan negara-negara untuk lakukan tiga hal. Pertama, upaya pencegahan dan mitigasi.
Bagi Menlu Retno, tindakan itu harus jadi aksi pertama dan utama dalam mencegah naiknya permukaan laut. Retno mengajak semua pihak memenuhi komitmen global mengurangi emisi dan memperlambat perubahan iklim.
Kedua, upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Retno menyampaikan sangat penting untuk memastikan negara-negara pantai dan para nelayan memiliki ketahanan dalam menghadapi dampak perubahan iklim ini. Khususnya, dalam rangka melindungi kehidupan mereka.
“Indonesia siap berkolaborasi untuk melakukan berbagai upaya adaptasi khususnya dalam bidang pembiayaan inovatif (innovative financing), pengembangan kapasitas dan bantuan teknis,” tambahnya.
Ketiga, katanya, ialah menjaga keutuhan wilayah negara. Retno menyampaikan kenaikan permukaan laut ini dapat berdampak pada perbatasan maritim.
“Karena itu, kita perlu terus mendorong digunakannya pendekatan hukum internasional untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga hak-hak dan mata pencarian,” tambahnya.
Dalam pertemuan ini, Menlu Retno mengajak negara-negara pulau dan kepulauan menyuarakan kepentingannya dan menunjukkan keberadaan mereka kepada dunia. Menlu menyampaikan rencana Indonesia yang akan menyelenggarakan Pertemuan High-Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum pada tanggal 11 Oktober2023diBali.
(aik/haf)
