Sejumlah arahan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas terkait masalah lahan di Pulau Rempang. Jokowi memerintahkan persoalan Rempang diselesaikan secara kekeluargaan.
Rapat terbatas terkait persoalan lahan di Rempang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023). Hadir dalam rapat itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Seusai rapat, Bahlil menjelaskan sejumlah arahan Jokowi terkait masalah Rempang. Berikut poin-poinnya:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Penyelesaian Kekeluargaan
Jokowi meminta masalah Rempang diselesaikan secara kekeluargaan. Hak-hak masyarakat harus tetap diutamakan.
“Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” kata Bahlil Lahadalia seusai rapat bersama Jokowi.
2. Pelibatan Kementerian Lain
Bahlil menjelaskan Jokowi juga meminta agar penyelesaian persoalan di Pulau Rempang melibatkan kementerian lainnya. Penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan dengan baik.
“Kedua kami diberikan tugas langsung oleh Pak Presiden dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain,” ujar Bahlil.
Bahlil melanjutkan, dalam rapat tersebut, dirinya juga melaporkan bahwa dari 17 ribu hektare area Pulau Rempang, hanya sekitar 8.000 hektare lahan yang bisa dikelola. Pembangunan industri di Pulau Rempang disebutnya hanya akan menggunakan 2.300 hektare lahan yang ada.
“Oleh karena itu, kami laporkan bahwa dari 17.000 hektare areal Pulau Rempang, yang bisa dikelola hanya 7.000 (hektare) lebih hingga 8.000 (hektare), selebihnya hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel,” tuturnya.
Simak halaman selanjutnya laporan Bahlil ke Jokowi
