Jakarta –
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal laporan sejumlah ijazah anak sekolah yang masih ditahan pihak sekolah akibat tak mampu membayar. Heru mengatakan akan mengecek hal tersebut.
“Ya saya mau ngecek. Kenapa bisa begitu. Kan ada Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), ada beasiswa Jakarta. Kita cek,” kata Heru pada wartawan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).
Pihaknya juga akan membantu mengurus ijazahnya anak masih tertahan di Sekolah. Heru mengatakan Dinas Pendidikan memiliki anggaran yang bisa dialokasikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau memang mereka tidak mampu, kita bantu. Kan ada anggaran juga di dinas pendidikan,” ujarnya.
Sebelumnya sekretaris Komisi E DPRD DKI Johnny Simanjuntak menyoroti soal masih banyaknya ijazah anak sekolah yang masih ditahan pihak sekolah akibat tak mampu membayar. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masalah itu.
“Fenomena begitu banyaknya ijazah anak yang sudah lulus sekolah tapi masih ditahan, yang berakibat mereka tidak bisa bersaing di pasar kerja. Sebagai catatan, Indonesia adalah negara kesejahteraan di mana negara harus bertanggung jawab terhadap warga negaranya ketika mereka mendapat masalah terutama dalam hal sosial,” kata Jhonny di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/9).
Dia berharap agar Heru Budi melakukan gerak masif, agar ijazah yang masih tertahan segera diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta dengan memberi subsidi kepada sekolah swasta.
“Oleh karena itu, kepada pak Pj agar bisa melakukan gerak cepat, out of the box agar ijazah ini secepatnya bisa diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dengan konsekuensi. Pemrov harus memberikan subsidi kepada sekolah swasta itu,” ujarnya.
Jhonny mengatakan masih banyak anak yang kurang mampu, justru masuk ke sekolah swasta berbayar. Begitu pula sebaliknya, anak yang dirasa mampu untuk membayar biaya sekolah malah masuk ke sekolah negeri gratis.
“Oleh karena itu, sebagai perbandingan bapak, hampir 70 persen anak kelas menengah, orang mampu bisa masuk ke sekolah negeri. Mereka gratis, dan orang miskin, penjual nasi uduk, supir ojol, supir angkot, mereka masuk ke sekolah swasta dan harus bayar pula, dan mereka tidak mampu membayar,” ungkapnya.
“Besar harapan saya bahwa ini adalah akumulasi dari pengumpulan ijazah di masa kepemimpinan yang lalu, saya yakin dan percaya pak Pj mampu menyelesaikan ini,” ujarnya.
(idn/idn)
