Jakarta –
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Heru berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dapat mempertahankan kedisiplinan dan menjaga integritas ASN dalam memberikan pelayanan publik.
Pantauan detikcom di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (4/10/2023), Heru Budi melantik pejabat eselon III dan IV untuk jabatan administrator dan jabatan pengawasan di Balai Kota DKI Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Heru Budi dengan tegas meminta para lurah untuk dapat peduli dengan lingkungan kawasannya. Mulanya Heru menunjukkan video yang dia rekam saat melewati Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Jakarta Pusat yang terlihat kotor karena banyak sampah yang berserakan.
“Di samping Masjid Istiqlal, di samping Mabesad, ada taman di bawah rel kereta api nih pak wali, tolong digotong royong sebentar. Coba lihat semua pejabat lewat situ,” kata Heru.
“SDA satu kecamatan ada berapa Pak Wali? PJLP 20 orang, SDA 20 orang. Lurah, PJLP, PPSU ada berapa? 67? Ya tempat-tempat strategis harus bersih dong,” tegasnya.
Lalu Heru pun menunjukkan beberapa foto yang menunjukkan tumpukan sampah di sepanjang trotoar jalan. Ia pun menyinggung jajarannya yang agar dapat serius dalam bekerja.
“Masa sih Jakarta bersih saja nggak bisa, bersih saja nggak bisa, saya nggak minta yang lain-lain. Lurah, Pak lurah saya nggak minta dibikin kue, saya minta bersih Jakarta,” ujarnya.
Selain itu, ia pun mengaku sempat mendapat pesan melalui aplikasi WhatsApp dari suami seorang aparatur sipil negara (ASN). Pesan tersebut berisi permintaan agar istrinya mendapat jabatan tertentu yang sedang diincar di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Suami ikut WA-WA saya, urusannya apa?” ujar Heru.
Heru menekankan, para ASN tidak bisa bersikap sewenang-wenang hanya karena memiliki keluarga ataupun kerabat yang kedudukannya lebih tinggi. Seharusnya, para pejabat eselon III dan IV menunjukkan kinerja terbaiknya jika ingin mendapatkan apresiasi kenaikan jabatan ataupun hal lainnya.
“Kemarin sama saya juga berikan arahan. Jika punya suami, terutama punya jabatan melebihi Anda yang eselon 3, eselon 4. Suami punya jabatan di luar sana, di luar pemda, punya lebih kuasa, jangan bawa-bawa ke Balai Kota, ke Pemda DKI,” tuturnya.
Heru Budi Hartono (Foto: Belia/detikcom)
|
Heru berujar, ASN yang masih berusaha melakukan praktik-pratik tersebut, lebih baik mengundurkan diri dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Yang merasa saya sampaikan seperti ini, ada yang seperti itu, boleh kalau mau ikut suami. Silakan. Kalau di rumah saja, silakan aja, tapi kalau bekerja, ada wali kota, ada kepala dinas, ada asisten,” imbuhnya.
Setelah itu, Heru melanjutkan sambutannya dan mengarahkan para ASN agar tidak melakukan pinjaman online (pinjol). Ia berharap, pejabat yang batu ia lantik itu dapat menjalankan amanah dan dekat dengan masyarakat.
“Terakhir, jangan main pinjol ya. Di kelurahan Kelapa Gading Barat ada tuh. Terus kurangnya apa? Kepala seksi kelurahan, saya enggak tahu dapatnya (gaji) berapa. 25 juta? Sudah gitu main pinjol. Terus gimama masih kurang terus,” imbuhnya.
“Saya rasa itu, tolong dicamkan dan dijalankan. Pak bu lurah harus dekat dengan tokoh masyarakat,” pungkasnya.
(knv/knv)