Jakarta –
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan intervensi program tepat sasaran dan berkesinambungan. Hal itu agar daerah di Indonesia bisa keluar dari ketertinggalan.
“Pada 2020, telah ditetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal, yang menjadi acuan bagi pemerintah agar fokus dan memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah ini selama periode 2020-2024,” kata Ma’ruf saat membuka rakornas PPDT di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (3/10/2023).
Ma’ruf mengatakan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pengentasan daerah tertinggal meningkat. Pemerintah juga telah memformulasikan berbagai program mendorong 62 kabupaten agar keluar dari daerah tertinggal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Isu pemerataan pembangunan kewilayahan, penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) menjadi fokus Pemerintah saat ini,” ucapnya.
Ma’ruf mengapresiasi upaya Pemprov Sulteng dalam pengentasan daerah tertinggal, khususnya di tiga kabupaten yakni Sigi, Donggala, dan Tojo Una-una.
“Saya berharap keseriusan ini dapat diikuti oleh para pemimpin daerah di provinsi lain yang masih memiliki daerah tertinggal,” ujar Ma’ruf.
Dia juga meminta agar Pemda memprioritaskan pengentasan 25 kabupaten tertinggal sesuai RPJMN 2020-2024. Dia mengatakan Pemda dan Pemerintah Pusat harus bersinergi semaksimal mungkin.
“Para Bupati 62 daerah tertinggal agar aktif mendukung kebijakan terkait, lewat beragam intervensi yang tepat sasaran dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,” katanya.
“Terus perkuat kebijakan afirmasi Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor yang telah dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa PDTT,” lanjut Ma’ruf.
Ma’ruf berharap rakornas PPDT menyepakati rumusan kebijakan daerah tertinggal, termasuk kepulauan terluar dan perbatasan antarnegara.
“Pastikan agar rumusan kebijakan afirmasi dimaksud benar-benar dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat kita di wilayah 3T, setidaknya 25 kabupaten tertinggal bisa terentaskan pada 2024,” imbuhnya.
(idn/fas)
