Jakarta –
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta fraksi PKS Abdul Aziz meminta Pemprov DKI meningkatkan sistem pengawasan kesehatan untuk mencegah penularan cacar monyet atau monkeypox. Dia juga mendorong dilakukannya vaksinasi.
“Pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan kesehatan untuk mendeteksi dan mengendalikan penyakit menular. Ini melibatkan pemantauan epidemiologi, surveilans penyakit, dan peningkatan kemampuan laboratorium,” kata Aziz kepada wartawan, Minggu (22/10/2023).
“Pemerintah dapat meluncurkan program vaksinasi yang luas dan menyediakan akses mudah ke vaksin yang efektif dan aman. Ini penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular yang dapat dicegah melalui vaksinasi, seperti cacar monyet ini,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aziz juga mendorong dilakukan edukasi masyarakat. Menurutnya, pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang cacar monyet kepada masyarakat.
“Sebelum menjadi pandemi. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran kesehatan, distribusi bahan-bahan edukasi, dan program penyuluhan di sekolah dan fasilitas umum,” kata Aziz.
Selain itu, Aziz juga mengusulkan Pemprov DKI mensosialisasikan praktik hidup sehat dan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Salah satunya, kata dia, menerapkan protokol kesehatan.
“Ini termasuk jenis kegiatan seperti mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan limbah yang tepat, penggunaan air bersih dan sanitasi yang baik di fasilitas umum, serta peningkatan akses ke air minum yang aman,” katanya.
Pemerintah, kata dia, juga harus memiliki kebijakan isolasi dan karantina bagi pasien yang terkena cacar monyet. Dia juga mendorong pelacakan kasus secara ketat.
“Ini melibatkan pemisahan individu yang terinfeksi agar mereka tidak menularkan penyakit kepada orang lain, serta pengendalian perjalanan bagi individu yang berasal dari daerah yang terinfeksi,” kata dia.
“Pemerintah dapat menyediakan perawatan medis yang tepat untuk individu yang terinfeksi penyakit menular. Selain itu, pelacakan kontak dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan memantau individu yang telah berhubungan dengan orang yang terinfeksi dan mengisolasi mereka jika perlu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Aziz mengusulkan agar pemerintah membangun kemampuan atas kesiapsiagaan dan respons terhadap wabah penyakit. Serta, adanya rencana respons darurat.
“Pemerintah dapat membangun kemampuan kesiapsiagaan dan respons terhadap wabah penyakit dengan mengembangkan rencana respons darurat, melatih petugas kesehatan, dan meningkatkan infrastruktur kesehatan termasuk tempat perawatan tambahan dan persediaan peralatan medis yang cukup,” sebut Aziz.
Terakhir, Aziz menilai pemerintah juga dapat bekerja sama dengan internasional. Salah satunya, sambungnya, dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), untuk mendapatkan dukungan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, termasuk pertukaran informasi, penelitian, dan bantuan teknis.
“Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah dapat mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular cacar monyet ini, melindungi kesehatan masyarakat, dan meminimalkan dampaknya terhadap populasi khususnya di DKI Jakarta,” tutur dia.
Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI dr Mohammad Syahril melaporkan ada penambahan empat kasus baru cacar monyet dari hasil penelusuran kontak erat. Hal ini membuat jumlah temuan kasus cacar monyet di Indonesia sejak 2022 mencapai tujuh orang.
“Iya jadi per hari ini ada tambahan empat kasus baru ya, jadi totalnya 7 orang,” ujar dr Syahril seperti dilansir detikHealth, Sabtu (21/10).
(lir/idn)
