Skandal impor emas batangan 3,5 ton ilegal tengah diusut. Pengusaha terkait transaksi ilegal ini dicekal KPK dan saat ini sedang sakit.
Sebagaimana diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md yang juga ketua pengarah Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merekomendasikan kasus dugaan TPPU terkait emas batangan ilegal Rp 189 triliun diusut Bareskrim Polri.
“Saudara yang menjadi perhatian di dalam proses panjang itu di publik masalah surat nomor 205 yang menyangkut dugaan pencucian sebesar Rp 189 triliun,” katanya di kantornya di Jakarta, dikutip Sabtu (16/9/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini direkomendasikan untuk diusut melalui Bareskrim Mabes Polri setelah nanti Bareskrim akan diundang untuk satgas dan instansi terkait paparan dulu ke mana arahnya, mengapa masalahnya dan seterusnya,” sambungnya.
Mahfud mengatakan, dulu ada juga kasus yang diminta untuk diteruskan. Mahfud juga memastikan dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun masih terus diusut. Adapun dugaan transaksi mencurigakan itu berasal dari 300 surat yang dikeluarkan PPATK.
“Kasus dugaan yang dilakukan seseorang bernama OAW waktu itu dihentikan dan tidak ada tindak lanjut dari APH ini nanti supaya dibuka kembali,” kata Mahfud.
Naik Penyidikan
Terbaru, Mahfud Md menyampaikan perkembangan terbaru soal pengusutan skandal ini. Mahfud mengatakan penyidik Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut.
“Setelah dilakukan pedalaman, antara Satgas TPPU, Bea-Cukai, Dirjen Pajak, dan KPK, ditemukan hal-hal sebagai berikut, penyidik DJBC meyakini telah memperoleh bukti permulaan terjadinya tindak pidana kepabeanan dalam surat yang dikirimkan PPATK nomor SR-205/2020 dengan nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp 189 triliun,” kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (1/10/2023).
“Penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor 7 tanggal 19 Oktober tahun 2023 terkait pelanggaran UU Kepabeanan dan UU TPPU serta menyerahkan surat pemberitahuan untuk dimulainya penyidikan kepada bidang pidana khusus Kejagung,” sambungnya.
Bagaimana modusnya? Baca halaman selanjutnya.
