Kasus penerimaan gratifikasi mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono (AP) telah masuk ke tahap persidangan. Andhi Pramono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 58,9 miliar.
Dirangkum detikcom, Kamis (23/11/2023), kasus Andhi Pramono terungkap berawal dari gaya hidup mewahnya yang viral di media sosial. Kehidupan mewah Andhi dinilai tidak sebanding dengan pendapatannya selaku pejabat Ditjen Pajak.
KPK pun memanggil Andhi untuk melakukan klarifikasi. Hasilnya, asal usul kekayaan Andhi dinyatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kasus itu lalu naik ke tahap penyelidikan hingga penyidikaan berujung Andhi Pramono ditetapkan tersangka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puluhan Miliar Uang Gratifikasi Andhi
Jaksa KPK membacakan rincian besaran gratifikasi Rp 58,9 miliar yang diterima Andhi. Uang itu terdiri atas Rp 50,2 miliar, USD 264.500 atau sekitar Rp 3,8 miliar, dan SGD 409 ribu atau sekitar Rp 4,8 miliar.
“Menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya berjumlah Rp 50.286.275.189,79 dan USD 264.500 atau setara dengan Rp 3.800.871.000,00. serta SGD 409 ribu atau setara dengan Rp 4.886.970.000,00 atau sekira jumlah tersebut, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yakni berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa,” kata jaksa KPK dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (22/11).
Gratifikasi Andhi Tak Dilaporkan ke KPK
Jaksa mengatakan Andhi tak melaporkan penerimaan gratifikasi itu ke KPK. Jaksa mengatakan hal itu melanggar Pasal 12C UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi tersebut,” ujarnya.
Jaksa mengatakan perbuatan Andhi harus dianggap sebagai penerimaan suap. Jaksa menyebutkan uang gratifikasi itu diterima Andhi berhubungan dengan jabatannya sebagai pegawai negeri di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum. Perbuatan Terdakwa Andhi Pramono yang menerima gratifikasi tersebut haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau baptis, yakni berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa,” ujarnya.
Jaksa menyakini Andhi Pramono melanggar Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
