Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam UU KPK, disebut bahwa pimpinan KPK yang jadi tersangka, harus diberhentikan sementara dengan Keputusan Presiden (Keppres).
Pemberhentian itu diatur dalam Pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berikut ini bunyi kedua pasal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasal 32 ayat 2:
Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya.
Pasal 32 ayat 4:
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Sementara itu, Pasal 32 ayat 1 mengatur pemberhentian pimpinan KPK. Pasal tersebut mengatur pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena beberapa karena di antaranya meninggal dunia, berakhir masa jabatan, melakukan perbuatan tercela, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan lainnya.
Berikut ini bunyi Pasal 32 ayat 1:
(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatannya;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
e. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
f. mengundurkan diri; atau
g. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
Sementara itu, bagi pimpinan KPK yang mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan publik dalam jangka waktu 5 tahun sejak mengundurkan diri. Hal itu diatur pada Pasal 32 ayat 3.
Berikut ini bunyi Pasal 32 ayat 3:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.
Selanjutnya: Presiden Segera Teken Keppres.
