Jakarta –
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkap pagu anggaran yang diperoleh BP2MI di tahun 2024 sebesar Rp 530 miliar. Benny mengatakan anggaran itu naik dibanding tahun ini yakni sebesar Rp 382 miliar.
“Pada tahun depan, BP2MI memperoleh anggaran sebesar lebih dari Rp 530 miliar, tepatnya Rp 530.513.681.000. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan tahun 2023, yang total Rp 382.823.821.000,” kata Benny Rhamdani dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12/2023).
Benny mengaku sengaja mengumumkan jumlah anggaran yang diperoleh BP2MI ke publik. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk tanggung jawab moral dari BP2MI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral transparansi dan keterbukaan BP2MI kepada publik dan kita ingin memulainya running di 2024,” ujarnya.
Dia bersyukur anggaran yang diperoleh BP2MI di tahun 2024 mengalami kenaikan. Dia menyebut kenaikan itu akan membantu BP2MI dalam menjalankan tugas untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).
“Dalam beberapa kali saya mengikuti rapat dengar pendapat anggota dan pimpinan Komisi IX saya katakan anggaran BP2MI sangat tidak ideal. Bahwa 60 persen selama 5 tahun terakhir, anggaran BP2MI total pagu BP2MI itu merupakan belanja operasional, termasuk belanja pegawai. Sementara 40 persen itu belanja barang non operasional yang mendukung program layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Di situ tidak idealnya. Sehingga kami tidak henti-henti terus menyampaikan perjuangan agar anggaran BP2MI ditambah,” tuturnya.
Dia mengatakan proporsi anggaran BP2MI tahun 2023 yakni 60 persen dari pagu anggaran untuk belanja operasional dan 40 persen untuk belanja non operasional tak ideal. Dia menyebut anggaran itu tak cukup sehingga pelaksanaan program di BP2MI menjadi tak maksimal.
“Di antaranya masih terdapat kekurangan anggaran baik untuk program prioritas nasional maupun prioritas lembaga selain itu terjadi pengurangan anggaran dari blokir automatic adjustment,” ucapnya.
Benny mengatakan anggaran Rp 530 miliar itu akan dialokasikan ke lima satuan kerja (satker) tingkat pusat. Dia pun merincikan penggunaan alokasi anggaran tersebut.
“Adapun uang lebih dari Rp 530 miliar ini rencananya akan dialokasikan ke lima satuan kerja (satker) di tingkat pusat yakni tiga kedeputian, sekretariat, dan inspektorat, serta kepada 23 satker daerah dalam hal ini BP3MI,” kata Benny.
“Alokasi anggaran BP2MI tahun ini, terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 131.794.045.000, belanja operasional perkantoran Rp 105.368.336.000, kegiatan prioritas nasional Rp 112.053.726.000, dan kegiatan prioritas lembaga Rp 181.297.574.000,” lanjutnya.
Dia mengatakan proporsi pembagian anggaran tahun 2024 juga lebih baik dibanding tahun 2023. Dia mengatakan proporsi itu kini terdiri atas 46 persen dari total pagu anggaran BP2MI untuk belanja operasional, dan 54 persen untuk belanja barang non operasional.
“46 persen dari total pagu BP2MI merupakan belanja operasional termasuk belanja pegawai dan 54 persen atau lebih besar merupakan Belanja Barang Non Operasional (BBNO) yang mendukung program layanan penempatan dan pelindungan PMI,” ujarnya.
Dia mengatakan kenaikan anggaran itu dapat mendorong peran BP2MI sebagai perwakilan negara dalam memberikan perlindungan untuk PMI. Dia meminta penggunaan anggraan dilakukan secara efektif dan transapran.
“Tidak cukup dipertanggungjawabkan secara administratif, tapi juga penggunaannya yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Karena sekali lagi di atas pertanggungjawaban administratif ada yang lebih penting dan terhormat yaitu pertanggungjawaban moral dunia dan akhirat, atas penggunaan se-sen pun uang rakyat, uang yang khususnya disumbangkan oleh para pekerja migran Indonesia,” kata Benny.
“Silakan pekerja migran, publik, LSM, para pegiat kemanusiaan atau teman-teman aktivis antikorupsi ini bisa kontrol semua,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Benny berterima kasih atas kenaikan anggaran untuk BP2MI di tahun 2024 tersebut. Ucapan terima kasih itu diberikan Benny untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisis IX DPR RI.
“Saya dan seluruh jajaran BP2MI menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena ini peristiwanya disetujui setelah disampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Jadi selain kepada Bapak Presiden kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI, terima kasih juga kepada pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI,” ujarnya.
(mib/dek)
