Perwakilan Siswa Angkatan 35, 36, dan 37 SMAN 5 Kota Bekasi, DS, menepis demo siswa ke pihak sekolah hanya dikarenakan isu class meeting. DS mengungkap sejumlah keluhan siswa terkait uang sumbangan sekolah yang naik serta kegiatan siswa yang ditarik bayaran.
“Sebelum ganti kepala sekolah, memang ada uang sumbangan Rp 300 ribu perbulan. Sekarang dipukul pertahun Rp 8 juta pertahun. Kalau dibagi 12 bulan jatuhnya sekarang uang sumbangan Rp 600 ribu. Naik dua kali lipat,” kata DS kepada detikcom, Kamis (7/12/2023).
Dia lalu mengatakan kegiatan organisasi kesiswaan sebelumnya ditanggung oleh sekolah. Namun kini setiap siswa yang hendak ikut organisasi dipungut bayaran Rp 350 sampai 700 ribu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Dana PPCP Rp 350 ribu untuk panitia dan Rp 700 ribu untuk peserta. Dana LDKS Rp 550 ribu untuk panitia dan peserta. Dana Regen Rp 550 ribu untuk panitia dan peserta,” jelas DS.
Dia mengatakan tahun-tahun sebelumnya, saat kepala sekolah lama, kegiatan kesiswaan digelar di sekolah dan tak dipungut biaya. Namun setelah berganti kepala sekolah baru, kegiatan dilakukan di luar sekolah dan dipungut bayaran.
“Fasilitasnya tidur di tenda, transport pakai tronton, 2 hari 1 malam. Fasilitasnya nggak sebanding dengan bayaran,” ucap DS.
“Regen itu kegiatan regenerasi Badan Pengurus Harian Ekstrakurikuler. PPCP itu Pelantikan Pramuka Calon Penegak,” lanjut dia.
DS pun menuturkan sejak awal pergantian kepala sekolah, para siswa sudah ragu sebab mendengar informasi terkait rekam jejak kepala sekolah baru. DS enggan membeberkan informasi yang dimaksud.
“Dari awal kita ganti kepala sekolah saja tuh sebenarnya kita sudah nggak setuju karena bisa liat sendiri kok track record beliau yang di sekolah-sekolah sebelumnya. Tapi ya guru-guru bilang kalau kita coba kasih kesempatan ke beliau,” tutur DS.
 Foto: Murid-murid SMAN 5 Kota Bekasi demo di lapangan sekolah. Pihak sekolah menyebut para murid bersemangat ingin classmeeting, Rabu (6/12/2023). (dok. istimewa) |
DS mengaku keluhan mulai bermunculan saat ada kewajiban membayar sumbangan ke sekolah Rp 8 juta. Dia mengatakan menerima informasi dari adik-adik kelasnya yang kartu ujiannya ditahan lantaran belum membayar sumbangan ke sekolah.
“Awalnya tuh emang kebijakan-kebijakan beliau harmless, tapi kok makin ke sini jadi sangat membebani dan merugikan murid muridnya. Mulai dari masing-masing anak yang wajib bayar Rp 8 juta pertahunnya,” jelas DS.
“Dan bahkan karena baru-baru ini ada PAS (penilaian akhir semester), banyak kasus anak-anak kelas 10 dan 11 yang kartu ujiannya ditahan sama sekolah dengan alasan mereka belum bayar. Kemarin itu baru saja ada orang tua yang ngadep sama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah karena kartu ujian anaknya ditahan dengan alasan belum bayar,” terang DS.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
