Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md yang menilai penetapan tersangka di KPK terkadang tidak memenuhi cukup bukti. MAKI menilai penetapan tersangka di KPK sudah memenuhi alat bukti.
“Saya dalam posisi ini tetap membela KPK karena bahkan saya sering melakukan gugatan praperadilan pada KPK yang perkara-perkara mangkrak untuk tetap bisa diteruskan, karena perkara yang sudah berjalan apalagi penetapan tersangka. Saya yakin itu secara prosedural internal sudah memenuhi alat bukti dan kalau toh ada beberapa perkara mangkrak itu karena soal teknis dan itu juga harusnya adil dibandingkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Sabtu (9/12/2023).
Boyamin meminta Mahfud adil dalam menilai penanganan perkara. Sebab menurut Boyamin, sebagai pihak yang kerap mengajukan gugatan praperadilan, waktu terlama dalam menangani perkara kurang lebih 4 tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Harus adil ketika menilai KPK itu ‘menjemur’ perkara, itu menurut saya tidak ada, karena paling panjang itu 4 tahun lah. Ketika saya gugat praperadilan beberapa kali akhirnya maju,” kata Boyamin.
Selain itu, Boyamin menilai pernyataan Mahfud seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Hal ini lantaran, Mahfud yang juga sebagai Menko Polhukam, memiliki kewenangan untuk mendorong dan memperbaiki KPK.
“Justru ini harusnya bukan fokus utama kritiknya Pak Mahfud, karena Pak Mahfud itu kan dalam konteks Hari Anti Korupsi Dunia, itu kan Menko Polhukam. Kalau bicara KPK ya adalah KPK periode ini, dan Pak Mahfud Menko Polhukam, sementara KPK saat ini adalah KPK yang di bawah rumpun eksekutif,” kata Boyamin.
“Jadi dalam posisi itu, kalau perkara mangkrak itu karena posisi sekarang itu dilemahkan bukan dikuatkan. Jadi ini menurut saya menjadi menepuk air terpercik ke muka sendiri, karena memang Pak Mahfud punya kewenangan untuk mendorong, melakukan terobosan bersama KPK untuk lebih baik, kan alasannya dulu merevisi UU KPK untuk memperkuat, berarti kan jadi tugas dan kewajiban Pak Mahfud untuk menjadikan kendala-kendala di KPK menjadi hilang. Justru ini menjadi auto kritik yang tidak pas, karena Pak Mahfud bagian dari pemerintahan itu sendiri,” sambungnya.
Simak halaman selanjutnya
