Bogor –
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan diduga transaksi janggal pada masa kampanye Pemilu 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pasti ada proses hukum untuk hal-hal ilegal.
“Ya, semua yang ilegal dilihat saja, sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum,” kata Jokowi di Jembatan Otista, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).
Jokowi enggan mengomentari lebih lanjut soal temuan PPATK itu. Jokowi meminta semua pihak mengikuti aturan yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ya semua harus mengikuti aturan yang ada. Sudah,” ujarnya.
Sebelumnya, PPATK mengungkap temuan transaksi janggal pada masa kampanye Pemilu 2024. PPATK menyebut transaksi janggal itu bernilai triliunan rupiah.
“Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol, kita lihat. Memang keinginan dari Komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita,” tutur Kepala PPATK Ivan Yustiavandana setelah menghadiri acara ‘Diseminasi PPATK’ di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12).
Ivan mengaku sudah melaporkan hal itu ke KPU dan Bawaslu. PPATK menyebut transaksi janggal itu melibatkan ribuan nama.
“Kita sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kita sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya,” tutur Ivan.
Ivan menyebut laporan terkait dana Pemilu 2024 kian masif ke PPATK. Ia mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan transaksi janggal sejak Januari 2023.
(eva/haf)
