Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan urusan sertifikat tanah selesai di tahun depan. Jokowi mengatakan jika tak selesai, setidaknya menyisakan 6 juta.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membagikan sertifikat tanah untuk rakyat di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023). Jokowi awalnya berbicara soal konflik tanah yang sering terjadi karena tidak bersertifikat. Dia menyebutkan, pada 2015, dari total 126 juta, hanya 46 juta lahan yang sudah bersertifikat.
“Sejak 2015 itu ada 126 juta lahan tanah yang harus disertifikatkan, tapi baru 46 juta, artinya masih 80 juta yang belum bersertifikat sehingga konflik di negara kita ini banyak gara-gara lahan belum bersertifikat. Ada yang dengan tetangga, ada sesama saudara, antarmasyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta. Saya tuh kalau masuk ke desa itu selalu urusan sertifikat Pak, sengketa Pak, konflik lahan Pak, tapi masih ada 80 juta yang belum bersertifikat,” kata Jokowi, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan pemerintah sebelumnya hanya mengeluarkan 500 ribu per tahun di seluruh Indonesia sehingga harus menunggu 160 tahun untuk menyelesaikan persoalan tanah yang belum bersertifikat. Untuk itu, menurutnya, pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan tanah.
“Padahal saat itu BPN setiap tahun mengeluarkan 500 ribu seluruh Indonesia, artinya bapak-ibu harus nunggu 160 tahun untuk bisa dapat ini, kalau setahun hanya 500 ribu, padahal ada 80 juta yang belum bersertifikat, artinya bapak harus nunggu 160 tahun. Inilah usaha kita mempercepat yang namanya pesertifikatan tanah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menargetkan persoalan sertifikat tanah selesai di tahun depan, atau setidaknya tersisa 6 juta. Jokowi menekankan pemerintah akan terus mengupayakan agar sertifikat tanah rakyat selesai di tahun depan.
“Tahun depan kira-kira mungkin di seluruh Indonesia masih ada 6 jutaan, tapi moga-moga juga bisa diselesaikan. Ini kita mati-matian agar tahun depan bisa diselesaikan, tapi kalau kepeleset mungkin masih 6 juta,” ujarnya.
“Artinya, tahun depan lagi sudah semua lahan tanah di Indonesia di negara kita sudah pegang sertifikat semuanya, ini kerja keras mati-matian semuanya dari kantor BPN di daerah dan pusat,” lanjut Jokowi.
Jokowi menilai adanya sertifikat tanah ini bisa meredam konflik di desa-desa. Dia lantas menyebut masyarakat yang rela mati untuk mempertahankan tanah.
“Dan itu sekarang saya ke desa, ini meredam konflik lahan, meredam sengketa tanah, kalau sudah sengketa tanah itu pemilik mati-matian mempertahankan tanahnya bahkan saling membunuh kadang-kadang, memang (sertifikat) adalah hak tanda bukti kepemilikan tanah yang kita miliki,” ucapnya.
(eva/knv)
