Jakarta –
Ombudsman RI menyoroti permasalahan pengelolaan sampah dan Pembangkit Listrik Tenaga sampah (PLTSa) di Indonesia. Ombudsman menyebut dari 12 PLTSa di Indonesia, hanya 2 PLTSa yang eksis dan menjadi prioritas.
“Pemerintah memprioritaskan adanya 12 PLT sampah, dari 12 ini hanya 4 saja yang dijadikan prioritas, yaitu, Jakarta, Solo, Surabaya dan Bantar Gebang Bekasi. Tapi dari 4 ini yang eksis hanya 2 Solo dan Surabaya,” kata Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, saat memaparkan Catatan Akhir Tahun Ombudsman soal Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Transportasi, Infrastruktur Jalan dan Energi, Jumat (29/12/2023).
Hery mengatakan, PLTSa Jakarta menjadi salah satu dari 4 PLTSa prioritas. Namun, PLTSa Jakarta kini off lantaran kekurangan modal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jakarta sudah Off, kekurangan modal. Investasinya terlalu besar sementara harga jual kecil jadi tidak bisa menopang eksistensi pengelolaan PLT sampah itu,” tuturnya.
Sedangkan PLTSa Bekasi, kata Hery tidak sesuai antara banyaknya sampah dan tingkat pengelolaannya. Potensi besar untuk PLTSa sendiri menurut Hery terdapat di Solo.
“Sementara di Bantar Gebang ini sampahnya menggunung tapi tingkat kelolaanya kecil tidak seperti Solo dan Surabaya tadi. Tapi kalau dibanding antara Solo dan Surabaya memang potensi besarnya di Solo,” ujarnya.
Hery mengatakan PLTSa dibutuhkan untuk upaya menghilangkan sampah yang banyak diproduksi masyarakat. Namun menurutnya pemerintah belum mengelola sampah dengan baik, alih-alih mengembangkan PLTSa, pemerintah justru banyak mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.
“Bagaimana pun PLTSa ini, intinya bagaimana menghilangkan sampah, karena sampah itu bagian terbesar yang sering di produksi masyarakat, di setiap rumah, di setiap kampung, kelurahan desa, semua memproduksi sampah tapi belum dikelola dengan baik. Negara ini masih banyak mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap dari batubara. karena biayanya murah, tegangan yang dihasilkan tinggi,” katanya.
“Sementara dalam perjalanannya ini cenderung memberikan dampak polusi yang lumayan besar bagi kehidupan masyarakat. Beberapa waktu lalu kan banyak ispa,” sambungnya.
Atas permasalahan tersebut, Ombudsman menyarankan agar pemerintah pusat maupun daerah mendorong kerjasama BUMN-BUMD dalam pengelolaan sampah. Pemerintah juga disebut perlu melakukan evaluasi terhadap percepatan pembangunan PLTSa.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa di 12 daerah yang telah ditunjuk dalam Perpres 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan,” ujarnya.
(dwia/imk)
