Jakarta –
Eksepsi mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dkk ditolak hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang Ridwan dkk akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi terkait kasus korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Hari ini agenda sidang pembacaan putusan sela majelis hakim atas eksepsi PH para terdakwa dimana pada intinya putusan sela majelis hakim menolak eksepsi PH para terdakwa,” kata tim JPU Kejati Sultra, Herya Sakti Saad, saat dimintai konfirmasi, Rabu (3/1/2024).
Selanjutnya, sidang eks Dirjen Minerba dkk akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, jaksa akan menghadirkan lima orang saksi dalam perkara tersebut. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa (9/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sidang berikutnya menghadirkan lima orang saksi,” katanya.
Adapun para terdakwa yang eksepsinya ditolak adalah:
1. Windu Aji Sutanto selaku Pemegang Saham/ pemilik PT Lawu Agung Mining (LAM),
2. Pelaksana Lapangan PT Lawu Agung Mining Glenn Ario Sudarto
3. Direktur PT Lawu Agung Mining Ofan Sofwan
4. Mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin
5. mantan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Minerba Dirjen Minerba Sugeng Mujiyanto
6. Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Yuli Bintoro
7. Subkoordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral Henry Julianto
8. Evaluator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Eric Viktor Tambunan
Sebelumnya, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dan mantan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Minerba Dirjen Minerba Sugeng Mujiyanto didakwa terkait kasus korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Keduanya didakwa terkait kebijakannya di Blok Mandiodo, yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
“(Para terdakwa) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata Iwan Catur.
Jaksa menyebut Ridwan berperan membuat kebijakan terkait dengan Blok Mandiodo yang menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.
Simak juga ‘Saat Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin!’:
(yld/dhn)
