Jakarta –
Juru bicara (jubir) Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pembelian pesawat Mirage 2000-5 ditunda. Penundaan pembelian pesawat tempur bekas Qatar itu lantaran kapasitas fiskal yang terbatas.
“Pertama, ini karena kapasitas fiskal kita terbatas maka kemudian ditunda, sebenarnya terus terang ini costnya tentu adalah keinginan kita kan tadinya ini berfungsi untuk menutupi kekosongan penjagaan wilayah udara kita kan karena sambil menunggu Rafale Dassault Aviation yang kemungkinan baru dibawa ke Indonesia itu ya 5 tahun ke depan gitu. Sehingga, karena kapasitas fiskal kita terbatas akhirnya ditunda,” kata Dahnil saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2024).
Sebagai gantinya, Dahnil menyampaikan, bahwa Kementerian Pertahanan akan memperbarui sistem pesawat lama yang dimiliki atau retrovit. Menurutnya, metode tersebut sudah lama diterapkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Nah terus apa sebagai gantinya? Akhirnya kita kembali ke upaya retrovit, retrovit itu artinya ya kita memperbaharui sistem-sistem pesawat lama kita supaya layak tempur. Misalnya F-16 kita, sistem-sistemnya diperbaharui agar layak tempur. Nah, sebenarnya retrovit itu memang sudah dilakukan secara rutin tetapi karena tidak ada pilihan lain selain lakukan retrofit karena ada penundaan ini ya kita kemudian merevitalisasi retrovit,” terangnya.
Dahnil juga belum bisa memastikan batas waktu penundaan pembelian pesawat tempur bekas itu. Yang jelas, dia menjamin penundaan tak membuat RI harus membayar penalti karena telah menandatangani kontrak.
“Nah itu yang belum bisa kita jawab terkait dengan itu tentu ini kan terkait dengan kapasitas fiskal. Tentu yang paling bisa menjawab itu adalah kementerian keuangan karena kan tentu terkait dengan ketersediaan anggaran itu ada di domain Kementerian Keuangan,” ucapnya.
“Enggak, enggak ada (membayar penalti),” jawabnya singkat.
Dahnil kemudian ditanya apakah penundaan pembelian pesawat tempur itu sebagai upaya tak jadi sorotan di debat Capres. Dahnil menegaskan lagi, penundaan itu terkait kapasitas fiskal.
“Penundaan itu terkait dengan kapasitas fiskal, artinya itu adalah Keputusan kementerian keuangan kemudian Kementerian Pertahanan. Kalau Kementerian Pertahanan dalam hal ini Pak Prabowo sama sekali tidak ada perspektif politik terkait dengan kebijakan pertahanan, bagi Pak Prabowo terlalu murah kalau kemudian perspektif kebijakan pertahanan itu dibangun dengan pendekatan politik electoral, kenapa? Karena wilayah udara kita yang kosong, itu sebenarnya sedetik pun tidak boleh terjadi,” jelasnya.
“Karena ada kapasitas fiskal tadi yang terbatas, akhirnya ya kita kembali seperti cara sebelumnya yaitu melakukan retrofit. Apakah ada penurunan kapasitas pertahanan udara kita? Ya pasti. Harusnya dengan adanya Mirage itu kapasitas pertahanan udara kita bisa lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan retrofit selama ini,” imbuhnya.
(dek/idn)
