Jakarta –
Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI) meminta dukungan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Ma’ruf akan membicarakan hal itu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Ma’ruf saat menerima perwakilan MEBNI di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (11/1/2024). Ma’ruf mulanya menuturkan sejak menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ia pernah membahas permasalahan energi nuklir ini supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
“Majelis Ulama waktu itu membuat keputusan untuk mendukung, tapi belum dibuat (fatwanya), terjadi kebocoran di (PLTN) Fukushima. Akhirnya nggak jadi karena pasti masyarakat akan bereaksi besar, seperti terjadi di Korea,” papar Ma’ruf dalam keterangan yang diterima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma’ruf mengatakan perhatian masyarakat itu tentu tertuju pada faktor keamanan, sebab pernah terjadi peristiwa kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl di Rusia dan Fukushima di Jepang.
“Masalah yang masyarakat takut itu keamanan,” ucapnya.
“Saya kira pertama memang kita butuh mengantisipasi penolakan, kemudian pemerintah untuk mengambil langkah,” imbuh Ma’ruf.
Kendati demikian, Ma’ruf menampung aspirasi dari MEBNI itu. Ma’ruf mengaku akan menyampaikan hal itu kepada Presiden Jokowi.
“Memang krusial karena 2060 harus zero (emisi) kan. Saya akan bicarakan dengan beliau (Presiden),” ujar Wapres.
Sebelumnya, MEBNI menemui Ma’ruf Amin. MEBNI meminta dukungan politik untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
“Tujuannya adalah untuk mendorong dan membantu pemerintah dalam merealisasikan pembangunan PLTN yang pertama di Indonesia. Jadi memang sudah tujuh presiden sejak yang pertama Presiden Sukarno deklarasi ingin membangun energi nuklir atau PLTN, yaitu tahun 1950-an, kemudian dibentuk Batan tahun 1960-an, dan sampai sekarang sudah tujuh presiden tidak ada hasilnya,” kata Ketua Umum MEBNI Arnold Soetrisnanto setelah menemui Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden.
Arnold menyebut pihaknya meminta dukungan politik mengenai pembangunan PLTN ini. Menurutnya, saat ini masyarakat masih ada yang belum setuju dengan pembangunan PLTN.
“Jadi kami menghadap Pak Wapres untuk meminta dukungan politis, karena permasalahannya adalah politis, karena masalahnya adalah masyarakat, dan masyarakat adalah, kalau dikipasi dengan yang antinuklir, itu cepat sekali bereaksi dan langsung bilang no nuclear, padahal semua negara sudah sepakat untuk membangun PLTN,” katanya.
Arnold kemudian mengungkap respons dari Ma’ruf Amin. Menurutnya Ma’ruf akan menyampaikan mengenai PLTN ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Alhamdulillah Pak Wapres sudah setuju untuk memberikan dukungan politis, beliau akan bicara dengan Pak Presiden,” tutur dia.
(lir/whn)
